KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Posisi investasi internasional (PII) Indonesia pada triwulan IV mengalami peningkatan kewajiban sebesar US$ 317,8 miliar dari triwulan sebelumnya yang sebesar US$ 292,5 miliar. Posisi net kewajiban ini sebesar 30,5% terhadap PDB.

Bank Indonesia mengatakan, kenaikan kewajiban ini disebabkan oleh masuknya arus modal asing, baik dalam bentuk investasi langsung dan investasi lainnya sehingga Kewajiban Finansial Luar Negeri (KFLN) meningkat lebih besar daripada peningkatan posisi Aset Finansial Luar Negeri (AFLN).

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira berpendapat, kenaikan PII tersebut disebabkan adanya perlambatan ekonomi di Amerika Serikat, Eropa dan China akibat perang dagang. "Ini yang membuat dana investasi asing berburu instrumen di negara berkembang," tutur Bhima kepada Kontan.co.id, Minggu (24/3).

Tak hanya itu, Bhima pun mengatakan pemerintah juga gencar melakukan penerbitan utang dengan bunga 8% di atas rata-rata negara Asia.

Sayangnya, investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI) justru mengalami penurunan sepanjang 2018. Berdasarkan data BKPM, realisasi penanaman modal asing di tahun 2018 mencapai Rp 392,7 triliun atau turun 8,8% dibandingkan tahun sebelumnya.

"Jadi perlu strategi tidak hanya menarik dana jangka pendek yang beresiko keluar jika terjadi gejolak, tapi juga investasi langsung jangka panjang. Semakin besar kontribusi FDI semakin stabil perekonomian Indonesia," tutur Bhima.

Lebih lanjut Bhima menerangkan, untuk bisa menarik FDI ini, maka pemerintah daerah diharapkan aktif dalam menata kawasan industri juga melakukan percepatan perizinan daerah dan infrastruktur logistik.

Adanya insentif pun dianggap dapat menarik FDI ke dalam negeri. Menurut Bhima, sudah banyak insentif fiskal yang ditawarkan tetapi belum spesifik. Dia manyarankan supaya pemerintah melakukan evaluasi dan mempertajam insentif fiskal. Menurut Bhima, instrumen insentif fiskal yang diberikan seharusnya sesuai dengan kebutuhan sektoral.

"Misalnya untuk investasi di sektor industri perkapalan yang dibutuhkan adalah keringanan bea masuk bahan baku plat baja. Jadi tidak bisa hanya dengan tax holiday menggratiskan PPh badan selama 10 tahun," terang Bhima.

Tak hanya dari sisi percepatan perizinan, infrastruktur dan insentif fiskal. Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan memiliki skill menjadi kebutuhan para investor. Menurutnya, revitalisasi balai latihan kerja sudah mendesak untuk dilakukan.

Bhima menambahkan, alokasi APBD seharusnya difokuskan melakukan revitalisasi balai latihan kerja, mengingat Pemda bertanggung jawab mengurus lebih dari 280 balai latihan kerja.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .