KONTAN.CO.ID - YOGJAKARTA. Pemerintah Joko Widodo menggelontorkan bantuan sosial (Bansos) yang cukup besar sejak 2014 hingga 2019 ini. Kendati demikian, bansos itu belum juga efektif menekan kemiskinan.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai bansos sudah tidak efektif dalam memangkas kemiskinan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan penduduk Indonesia yang diukur dengan gini ratio pada Maret 2019 sebesar 0,382, turun 0,007 poin dibanding periode yang sama tahun lalu yang sebesar 0,389. Bila dibanding September 2018 yang sebesar 0,384, tingkat gini ratio pada Maret 2019 turun 0,002.

Bhima bilang memang data BPS berbicara tingkat kemiskinan menurun. Tapi, pergerakannya lebih lambat dibanding tahun lalu. Dilihat dari wilayah, kemiskinan di desa tumbuh lebih lambat. “Artinya Bansos tidak bisa lagi diandalkan, karena sifatnya temporer,” kata Bhima kepada Kontan.co.id, Senin (15/7).

Bansos dinilai tidak efektif lantaran di lapangan dikuasai oleh elite-elite desa. Sehingga penyalurannya juga terhambat. Bhima mengimbau, dana desa yang menjadi rencana pemerintah selanjutnya perlu didampingi oleh sejumlah elite mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Perencanaan Keuangan (BPK), Pemerintah Pusat, sampai Pemerintah Daerah.

Sehingga diharapkan program dana desa punya dampak yang sifatnya inklusif. Sedangkan, penyelewengan dana desa bisa ditekan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli