KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom Institute for Development on Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menanggapi rencana pemerintah mendesain ulang program bantuan sosial (bansos) tahun 2021.

Enny menegaskan efektifitas bansos menjadi poin yang harus ditekankan dalam upaya redesign tersebut. Saran utama yang disampaikan berkaitan dengan pemisahan program bansos dengan program pengembangan lainnya. "Harus dibedakan program perlindungan sosial dengan pengembangan, kalau namanya perlindungan sosial itu untuk social safety net," ujar Enny saat dihubungi Kontan.co.id, Kamis (25/6).

Baca Juga: Pemerintah masih bahas rencana desain ulang bansos

Bansos memiliki tujuan yang jelas yaitu masyarakat miskin. Oleh karena itu pemisahan akan membuat skema bansos lebih mudah dengan cukup memberikan uang tunai.

Enny bilang pemisahan akan mempermudah pemerintah menghitung kebutuhan anggaran dalam program bansos. Ditambah lagi kondisi pandemi virus corona (Covid-19) bisa menambah jumlah masyarakat miskin hingga 40 juta jiwa.

Oleh karena itu perlu kriteria yang ketat bagi penerima agar bansos tepat sasaran. Hal itu akan lebih mudah bila jenis program tidak banyak. "Dengan bansos pengennya meningkatkan peternakan, suplai daging tidak akan nyambung," terang Enny.

Enny menerangkan program pengembangan bisa dipisahkan dari bansos dan dikelola oleh kementerian teknis terkait. Sehingga program pengembangan pun dapat memberikan efek yang signifikan.

Baca Juga: Pemerintah telah cairkan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 59,77 triliun

Masalah data juga menjadi penting untuk meningkatkan efektifitas bansos. Penandaan masyarakat penerima bansos juga penting agar pemantauan lebih ketat. "Paling utama validitas data, kalau data ga valid ya pasti potensi tidak tepat sasaran, kebocoran, moral hazard, mark up mark down pasti terjadi," jelas Enny.

Pemasangan tanda bagi penerima bansos dapat menjadi solusi cepat untuk validasi data. Pemasangan tanda tersebut dapat menjadi kontrol sosial di masyarakat. Enny juga mengapresiasi perbaikan data dengan sistem bottom up yang saat ini tengah berlangsung. Nantinya perbaikan data tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik pemerintah saat ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .