KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Guna menyikapi dampak pandemi Covid-19, pemerintah telah meluncurkan berbagai bantuan sosial (bansos) dan insentif bagi masyarakat dan dunia usaha. Setahun lebih pandemi berjalan program bansos dan insentif bagi dunia usaha tahun 2021 tak seluruhnya sama dengan tahun lalu.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menuturkan, untuk tahun ini bansos diharapkan masih dapat berjalan. Dimana jika terdapat pengurangan bansos justru akan berimbas pada pemulihan ekonomi yang terhambat, lantaran belum tersedianya lapangan kerja secara merata di semua sektor.

"Sebenarnya kalau terlalu terburu-buru kurangi bansos justru akan menghambat pemulihan ekonomi karena lapangan kerja belum tersedia secara merata di seluruh sektor. Imbasnya kepada ekspektasi pendapatan kelompok rentan miskin belum menunjukkan perbaikan signifikan sehingga harus disuport bansos," jelasnya saat dihubungi Kontan.co.id pada Rabu (14/4).

Bhima menjelaskan, berdasarkan data Bank Indonesia per Maret 2021, indeks penghasilan per kelompok pengeluaran Rp 1 juta hingga Rp 2 juta per bulan masih berada di level 75,1, atau lebih rendah dari kelompok penghasilan di atas Rp 5 juta yakni 88,8.

Baca Juga: Cara menghitung THR 2021 sesuai aturan Kemenaker

"Artinya kelompok pengeluaran menengah atas lebih cepat pulih dibanding yang paling rentan," imbuhnya.

Jika pemerintah dirasa kesulitan mengenai anggaran bansos, Bhima menyarankan agar anggaran dapat diambil dari pos belanja lainnya, termasuk pemotongan belanja pegawai pemerintah dan belanja barang di kementerian.

Selain itu, untuk bansos yang sebaiknya ditambah adalah bantuan subsidi upah bagi pekerja formal maupun sektor informal yang rentan terkena PHK. Dengan catatan pendataan harus dilakukan dengan lebih baik.

"Secara spesifik sektor transportasi dan pariwisata karena ada pelarangan mudik, para pekerja sebaiknya diprioritaskan menerima bansos. Kemudian bantuan tunai untuk usaha mikro dan PKH terus didorong agar cair lebih cepat," ujarnya.

Adapun bansos yang sebaiknya dihentikan menurut Bhima ialah kartu pra kerja. Hal tersebut karena output dari program pra kerja dinilai tidak sejalan dengan besarnya anggaran.

"Kecuali pemerintah bisa jamin lulusan pra kerja mendapat pekerjaan dengan kerjasama pihak swasta. Kalau tidak, jadi pemborosan karena harusnya setelah training ya dapat pekerjaan," kata Bhima.

Program kartu pra kerja dinilai dapat dialihkan ke bansos yang lebih tepat sasaran dengan output yang terukur.

Selanjutnya: Pelatihan Program Kartu Prakerja di Sekolah.mu, begini tahapan membelinya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli