KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bhima Yudhistira, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) secara terbuka menantang Belva Devara, Staf Khusus Presiden RI Jokowi Widodo dalam debat terbuka terkait kartu prakerja, konflik kepentinan, oligarki milenial serta persoalan ditengah pandemi corona atau Covid-19. Tantangan tersebut ia sampaikan di media sosial miliknya secara terbuka.

Menurutnnya Belva yang juga sebagai pendiri Ruang Guru telah memanfaatkan posisinya sebagai tangan kanan Jokowi. Alasannya, Belva juga merangkap sebagai Chief Executive Officer (CEO) Kartu Prakerja. 

“Ada keresahan terkait merebaknya konflik kepentingan dalam masalah Kartu Prakerja. Ini persoalan yang serius dalam tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Bhima kepada Kontan.co.id, Minggu (18/4).

Baca Juga: Ingat ya, besok pendaftaran kartu prakerja gelombang II dibuka

Selain dibilang memanfaatkan posisinya, Bhima menilai kinerja Belva sejauh ini nihil. “Saya tidak melihat adanya gagasan perubahan yang signifikan diutarakan oleh stafsus milenial itu, sekarang menjadi oligarki baru, oligarki milenial,” resah Bhima.

Baca Juga: Catat, gelombang kedua pendaftaran kartu prakerja dibuka pada 20-23 April 2020

Bagi Bhima, milenial di era demokrasi biasa untuk saling berdebat soal gagasan. Apalagi penyaluran kartu prakerja  ini dekat kaitannya dengan tujuan pemerintah dalam menanggulangi dampak corona virus disease 2019 (Covid-19) terhadap perekonomian Indonesia. 

Baca Juga: Sebanyak 1,94 juta pekerja terdampak wabah corona, berapa yang kena PHK?

Adapun format debat nantinya bakal dilakukan melalui video conference dan disiarkan live di berbagai kanal media sosial. Namun, sampai saat ini, Belva belum mengonfirmasi ajakn debat Kartu Pra Kerja itu. 

“Belum, saya sudah kontak langsung dan melalui media sosial, tapi belum ada jawaban,” kata Bhima.

Bhima menyebut banyak materi kartu prakerja yang tidak relevan dan menyebabkan pemborosan anggaran. Misalnya materi soal membuat kroket ayam keju di platform Maubelajarapa biaya pelatihan Rp 400.000 per orang. 

Asumsinya bila ada 500.000 orang yang tertarik ikut pelatihan ini, maka ada kas negara yang jebol Rp 200 miliar. “Ini tidak masuk akal. Padahal konten materinya banyak tersedia gratis di Youtube,” ujarnya. 

Menurutnya, anggaran kartu prakerja yang mencapai Rp 20 triliun sebagian diboroskan untuk pelatihan online yang manfaatnya setara Youtube, sebaiknya segera dirubah menjadi cash transfer atau bantuan langsung tunai (BLT) ke korban pemutusan hubungan kerja (PHK). 

“Dampak multipliernya langsung dirasakan ke daya beli, serta mencegah naiknya angka kemiskinan,” kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Markus Sumartomjon