KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Untuk melindungi perekonomian nasional, dari dampak pandemi virus corona (Covid-19), Pemerintah disarankan untuk menggelontorkan stimulus fiskal hingga Rp 1.000 triliun. 

"Saya perkirakan stimulus yang signifikan dan bisa menghasilkan situasi cukup baik sebesar Rp 600 triliun hingga Rp 1.000 triliun. Mungkin pelebaran defisit anggaran bisa di atas lima persen," ujar Ekonom senior lembaga kajian ekonomi Indef Fadhil Hasan melalui video konferensi di Jakarta, Minggu (29/3/2020). 

Untuk itu sebut dia, perlu ada peraturan yang mendukungnya. Pemerintah dapat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai perubahan postur APBN 2020. 

Baca Juga: Bagaimana nasib IHSG di kuartal II-2020? Begini prediksi analis

"Harus ada payung hukum yang jelas, agar tetap akuntabel dan tidak menyalahi aturan ketika ada pelebaran defisit untuk realokasi berbagai anggaran yang saat ini difokuskan untuk bidang kesehatan," ucapnya. 

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa defisit anggaran dibatasi maksimal tiga persen dari produk domestik bruto (PDB). 

Fadhil mengatakan, untuk mendukung stimulus ekonomi terdampak Covid-19, pemerintah dapat menerbitkan surat utang untuk Bank Indonesia. Dana dari penerbitan surat utang itu, lanjut dia, dapat disalurkan ke beberapa pos seperti kesejahteraan rakyat, perlindungan UMKM, serta pembelian alat kesehatan. 

Baca Juga: Bantu koperasi yang terdampak corona, ini kebijakan dari Kemenkop dan UKM

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie