KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembangunan infrastruktur yang masif oleh pemerintah dinilai ekonom belum bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Efek infrastruktur dalam memberdayakan masyarakat juga belum bisa terpenuhi oleh proyek infrastruktur yang ada.

Ekonom Indef, Bhima Yudhistira mengatakan, efek pembangunan belum terasa bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang cenderung stagnan alias ditahun ini hanya tumbuh dikisaran 0,03% ketimbang tahun lalu.

Efek jangka pendek berupa pengurangan angka pengangguran pun ia lihat belum terjadi dari pembangunan yang dilakukan pemerintah. Hal tersebut terbukti dengan meningkatnya 10.000 pengangguran per Agustus 2017.

"Itu karena 87% proyek dikerjakan oleh kontraktor skala besar jadi multiplier effect-nya masih kecil," kata Bhima belum lama ini.

Ekonom Bank Permata, Josua Pardede menilai tujuan pembangunan infrastruktur menjadi ironi yang justru tak bisa menyerap tenaga kerja padat karya. Jika ini sudah terjadi, maka yang perlu didorong pemerintah adalah menumbuhkan kawasan industri sehingga bisa meningkatkan perekonomian.

Dengan meningkatnya investasi di manufaktur menurutnya bisa menggenjot penyerapan tenaga kerja padat karya. "Mesin penggerak ekonomi perlu dibenahi, fungsi infrastruktur harus ditingkatkan untuk menarik tenaga kerja padat karya," ujar Josua.

Ekonom Universitas Indonesia Berly Martawardaya mengatakan, dampak dari gencarnya pembangunan infrastruktur memang faedahnya tak dapat dirasakan dalam jangka pendek. Meski demikian, ia sendiri menilai langkah pemerintah menggenjot Infrastruktur tetap dibutuhkan. Lantaran baru bermanfaat dalam jangka menengah-panjang, menurut Berly perlu pula kebijakan pendamping yang turut bisa menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, meski anggaran infrastruktur terus bertambah tiap tahunnya. Berly menilai peran swasta juga memang perlu ditingkatkan melalui beragam skema pendanaan. "Anggaran infrastruktur di APBN 2018 berjumlah Rp 410,4 triliun. Masih banyak yang bisa dibangun dengan dana sebesar itu. Belum lagi dari dana BUMN dan skema Public Private Partnership (PPP) juga perlu ditingkatkan," sambungnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Rizki Caturini