KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kebijakan pemerintah memasukkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai bagian dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan menggerus kredibilitas kebijakan ekonomi Indonesia di mata investor.

Kepala Ekonom Maybank Indonesia Juniman menilai, meski pemerintah ingin memperkuat koordinasi kebijakan agar berdampak langsung terhadap perekonomian, kehadiran Danantara dalam forum pengambilan keputusan KSSK justru lebih banyak membawa risiko dibandingkan manfaat.

Menurutnya, Danantara merupakan sovereign wealth fund (SWF) yang berperan sebagai pelaku atau pemain pasar. Karena itu, posisinya berbeda dengan lembaga-lembaga yang selama ini menjadi anggota KSSK, seperti Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang berfungsi sebagai pembuat kebijakan.

Baca Juga: Pejabat Sementara Gubernur BI Minta Pasar Tak Panik Usai Estafet Kepemimpinan

"Danantara itu sovereign wealth fund, yang notabene lebih ke arah pemain pasar. Kalau pemain pasar dimasukkan ke dalam KSSK, nanti ada persoalan public interest. Keputusannya bisa menjadi bias," ujar Juniman kepada Kontan, Senin (27/7). Ia menilai kondisi tersebut akan memunculkan pertanyaan dari investor mengenai independensi dan kredibilitas keputusan KSSK. Sebab, untuk pertama kalinya terdapat lembaga yang berstatus sebagai pelaku investasi sekaligus ikut berada dalam forum yang merumuskan kebijakan stabilitas sistem keuangan.

Juniman mengaku belum melihat praktik serupa di negara lain. Menurutnya, di berbagai negara yang memiliki komite stabilitas keuangan, anggotanya umumnya tetap terdiri dari otoritas fiskal, bank sentral, regulator sektor jasa keuangan, dan lembaga penjamin simpanan, tanpa melibatkan sovereign wealth fund sebagai pengambil kebijakan. "Domain mereka adalah membuat aturan agar kebijakan yang diambil independen, kredibel, dan tidak dipengaruhi kepentingan lain. Kalau pemain dimasukkan ke dalam pengambil keputusan, itu sudah masuk ke konflik kepentingan," katanya. Ia menjelaskan, sebagai pengelola investasi, Danantara memiliki akses terhadap berbagai keputusan investasi, termasuk pengelolaan BUMN. Jika lembaga tersebut ikut berada dalam forum pembahasan kebijakan strategis, dikhawatirkan muncul ketimpangan informasi dibandingkan pelaku pasar lainnya.

Menurut Juniman, kondisi itu dapat menimbulkan persepsi adanya insider information yang hanya diketahui pihak tertentu. Akibatnya, investor lain akan mempertanyakan apakah seluruh pelaku pasar memperoleh akses informasi yang setara.

"Investor akan bertanya-tanya apakah terjadi konflik kepentingan di dalamnya, karena pemain dimasukkan ke dalam pembuat kebijakan," ujarnya.

Ia menambahkan, apabila tujuan pemerintah adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, hal tersebut sebenarnya dapat dilakukan melalui kebijakan fiskal dan moneter tanpa harus melibatkan pelaku investasi dalam forum pengambilan keputusan.

Menurutnya, pemerintah memiliki instrumen fiskal melalui Kementerian Keuangan untuk mendorong ekonomi, sementara BI dapat mendukung melalui kebijakan moneter yang akomodatif. Dengan pembagian peran tersebut, tidak diperlukan keterlibatan Danantara dalam KSSK.

"Kalau pemerintah ingin menggerakkan ekonomi, sisi fiskalnya yang dibuat ekspansif, kemudian didorong oleh kebijakan moneter yang akomodatif. Tidak perlu memasukkan pemain pasar ke dalam pengambil keputusan," katanya.

Juniman juga mengingatkan bahwa isu kredibilitas kebijakan moneter Indonesia saat ini sudah menjadi perhatian investor internasional, terutama setelah muncul kabar pengunduran diri Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur BI.

Ia menyebut sejumlah lembaga pemeringkat internasional seperti Fitch Ratings dan Moody's sebelumnya telah memberikan peringatan terkait independensi kebijakan moneter Indonesia. Menurutnya, jika setelah itu Danantara juga masuk ke dalam KSSK, persepsi bahwa BI berada di bawah tekanan pemerintah dapat semakin menguat.

"Kalau sekarang Danantara masuk juga, ini menjadi skenario yang aneh. Orang akan semakin tidak percaya kepada Indonesia. Investor asing bisa melihat BI berada di bawah tekanan pemerintah sehingga kebijakan moneternya dianggap dipengaruhi kepentingan pemerintah," ujarnya.

Juniman menilai penurunan kredibilitas tersebut pada akhirnya dapat berdampak terhadap stabilitas pasar keuangan, termasuk nilai tukar rupiah. Ia mengatakan, apabila kepercayaan investor menurun, arus modal berpotensi keluar dari Indonesia sehingga memberikan tekanan terhadap rupiah dan meningkatkan premi risiko investasi.

"Kalau masalahnya sudah menyangkut kredibilitas kebijakan, confidence investor bisa jatuh. Dampaknya tentu ke rupiah dan minat investor untuk masuk ke Indonesia," katanya.

Selain itu, ia memperkirakan penanaman modal asing (FDI) maupun investasi domestik juga dapat melambat apabila investor menilai kebijakan ekonomi Indonesia tidak lagi independen dan sulit diprediksi.

"Investor akan memilih menunggu sampai mereka yakin kebijakannya benar-benar kredibel, akuntabel, dan netral. Kalau ada pemain pasar ikut dalam pengambilan kebijakan, ukuran netralitas dan akuntabilitasnya menjadi sulit dinilai," pungkas Juniman.

Baca Juga: Prabowo Minta Danantara Dilibatkan dalam KSSK

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News