KONTAN.CO.ID - Rencana pemerintah mendorong bank-bank Himbara menaikkan bunga deposito valuta asing (valas) memunculkan pro dan kontra di kalangan ekonom. Kebijakan yang bertujuan menarik aliran modal masuk dinilai berpotensi menimbulkan konsekuensi jangka panjang apabila tidak dibarengi dengan penciptaan aset dolar produktif.

Melansir Infopublik.id, Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, mengingatkan bahwa imbal hasil deposito dolar yang lebih tinggi tidak otomatis mendatangkan modal asing. 

“Efek pertama justru bisa shifting domestik, di mana deposan dalam negeri mengalihkan rupiah ke dolar. Bank memang mendapat tambahan funding dalam USD, tapi hanya di sisi kewajiban. Kita menambah liabilitas dolar, tanpa menciptakan kapasitas produktif atau cadangan devisa riil,” jelasnya, Senin (29/9/2025).

Jadi Sponsor Raya Run, Bank Raya Dorong Geliat Ekonomi Digital di Surabaya

Menurut Fakhrul, kebijakan tersebut justru bisa memperbesar permintaan dolar dalam negeri tanpa adanya prospek penerimaan dolar baru. 

“Kalau tidak ada instrumen kredit atau obligasi dolar yang menyerap likuiditas tersebut, maka pembayaran bunga dolar di masa depan akan semakin besar. Inilah yang kami sebut masalah kelangkaan aset dolar,” ujarnya.

Ia menambahkan, pelemahan rupiah hingga menyentuh Rp 16.700 per dolar AS beberapa waktu lalu juga dipicu faktor ini. 

Baca Juga: Rupiah Terkapar, Ini 3 Jurus Strategis untuk Menguatkan Kembali Menurut Ekonom

“Kita akan butuh lebih banyak dolar di masa depan hanya untuk membayar bunga, sementara sumber devisa riil tidak bertambah,” kata Fakhrul.

Untuk mengatasi hal ini, Fakhrul menekankan perlunya menciptakan instrumen dolar yang produktif. 

“Obligasi dolar dari BUMN seperti Pertamina, PLN, atau obligasi pemerintah berdenominasi dolar (INDON), bisa menjadi opsi untuk menyerap likuiditas. Alternatif lain, bank-bank Himbara diarahkan memperluas pembiayaan ekspor atau membuka cabang di luar negeri untuk menyalurkan dana dolar yang mereka dapatkan,” paparnya.

Ia mencontohkan, dalam beberapa tahun terakhir justru lebih banyak perusahaan domestik menerbitkan obligasi rupiah karena biaya swap yang murah, sehingga pasar kehilangan instrumen berbasis dolar. Padahal, menurutnya, keberadaan pinjaman, obligasi, atau instrumen lindung nilai (hedging) dalam dolar sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan sistem keuangan.

“Kalau excess liquidity dolar yang masuk bisa match dengan obligasi atau loan baru, rupiah bukan hanya stabil, tapi berpotensi menguat kembali ke kisaran Rp16.000 atau lebih kuat. Karena ada mesin penerimaan devisa baru yang nyata,” lanjutnya.

Fakhrul menegaskan bahwa kebijakan valas tidak cukup hanya berfokus pada bunga deposito. 

Tonton: Rupiah dan IHSG Amblas Imbas Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob

“Pada akhirnya, kebijakan dolar adalah cermin dari kemampuan kita menyediakan aset produktif dalam mata uang yang paling diperebutkan dunia. Tanpa itu, setiap tambahan likuiditas dolar hanya menjadi beban bunga, bukan peluang pertumbuhan,” tandasnya.

Ia menutup dengan penekanan bahwa tantangan utama bukan sekadar menarik dolar masuk, melainkan memastikan penggunaannya produktif. 

“Jika berhasil, inflow tidak lagi sekadar liability, melainkan mesin kedaulatan ekonomi. Dan di titik itulah rupiah bisa berdiri lebih tegak,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News