KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Usulan tambahan anggaran Kementerian Koperasi (Kemenkop) sebesar Rp 1,35 triliun untuk mempercepat operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih dinilai perlu diiringi dengan kesiapan usaha dan tata kelola yang memadai. Tanpa hal tersebut, tambahan anggaran berisiko hanya menambah jumlah koperasi secara administratif tanpa memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet mengatakan, program Kopdes Merah Putih pada dasarnya memiliki potensi manfaat ekonomi yang besar, terutama dalam memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pembiayaan, serta meningkatkan aktivitas ekonomi di pedesaan.

Namun, menurutnya, urgensi tambahan anggaran tidak bisa semata-mata didasarkan pada target operasionalisasi lebih dari 80.000 koperasi.

"Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah koperasi yang sudah dibentuk benar-benar memiliki kesiapan usaha, pasar, dan kapasitas pengelolaan yang memadai. Jangan sampai fokus hanya pada jumlah koperasi yang beroperasi secara administratif," ujar Yusuf kepada Kontan, Kamis (11/6/2026).

Baca Juga: Menkop Tegaskan Pembentukan Kopdes Merah Putih Bukan untuk Menggusur Ritel Modern

Seperti diketahui, Kemenkop mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 1,35 triliun pada 2027. Tambahan dana tersebut antara lain akan digunakan untuk mempercepat operasionalisasi lebih dari 80.000 Kopdes Merah Putih yang telah berbadan hukum serta mendukung berbagai program pengembangan koperasi nasional.

Yusuf mengingatkan, dalam kondisi ruang fiskal yang terbatas, pemerintah perlu memperhitungkan manfaat ekonomi yang dihasilkan dibandingkan dengan kebutuhan sektor lain yang juga membutuhkan dukungan anggaran.

"Tambahan Rp 1,35 triliun tentu memiliki opportunity cost. Dana tersebut juga bisa digunakan untuk sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur desa, atau program pengentasan kemiskinan. Karena itu manfaat ekonominya harus benar-benar terukur," katanya.

Ia menilai, tambahan anggaran baru dapat dianggap sepadan apabila mampu mendorong peningkatan produktivitas, pendapatan masyarakat, serta aktivitas ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Menurut Yusuf, keterbatasan pagu indikatif Kemenkop tahun 2027 yang hanya sebesar Rp 542,89 miliar justru seharusnya mendorong pemerintah untuk lebih selektif dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran.

Ia menyarankan agar pemerintah tidak menerapkan pendekatan yang seragam di seluruh wilayah, mengingat karakteristik ekonomi setiap daerah berbeda-beda.

"Fokusnya sebaiknya diarahkan pada daerah yang memang memiliki potensi ekonomi, kesiapan kelembagaan, dan kebutuhan yang jelas terhadap model koperasi tersebut. Tidak semua wilayah memiliki kondisi yang sama," ujarnya.

Baca Juga: Kadin Minta Presiden Batalkan Impor 105.000 Mobil dari India untuk Kopdes Merah Putih

Lebih lanjut, Yusuf menilai keberhasilan program tidak seharusnya diukur dari jumlah koperasi yang terbentuk atau telah berbadan hukum. Indikator yang lebih relevan adalah jumlah koperasi yang benar-benar aktif beroperasi dan mampu menciptakan nilai ekonomi.

Beberapa indikator yang dapat digunakan antara lain tingkat partisipasi anggota, pertumbuhan omzet, kemampuan menghasilkan surplus usaha, peningkatan pendapatan anggota, penciptaan lapangan kerja, hingga tingkat kemandirian koperasi tanpa bergantung pada subsidi pemerintah.

Yusuf menegaskan, faktor utama yang menentukan keberhasilan koperasi dalam jangka panjang bukanlah besarnya anggaran, melainkan kualitas tata kelola, kapasitas sumber daya manusia (SDM), dan model bisnis yang dijalankan.

"Banyak lembaga ekonomi yang memperoleh dukungan dana besar tetap gagal karena tata kelolanya lemah dan tidak memiliki aktivitas usaha yang jelas. Sebaliknya, ada koperasi yang berkembang meski modalnya terbatas karena dikelola secara profesional dan memiliki model bisnis yang sesuai kebutuhan pasar," katanya.

Menurutnya, anggaran memang diperlukan sebagai katalis awal, terutama untuk pendampingan, digitalisasi, pelatihan, dan penguatan ekosistem usaha. Namun keberlanjutan koperasi pada akhirnya ditentukan oleh kemampuannya menciptakan manfaat ekonomi bagi anggotanya.

"Tantangan terbesar Kopdes Merah Putih bukan sekadar mencari tambahan dana, tetapi memastikan koperasi yang sudah dibentuk memiliki insentif ekonomi yang nyata untuk bertahan dan berkembang tanpa bergantung secara permanen pada APBN," pungkas Yusuf.

Baca Juga: Kopdes Merah Putih Dibidik Dongkrak PAD Desa, Ribuan Unit Beroperasi Sudah Beroperasi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News