KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah diminta tidak terburu-buru menyimpulkan daya beli masyarakat telah pulih hanya berdasarkan peningkatan konsumsi agregat.
Pasalnya, pertumbuhan konsumsi belum tentu mencerminkan perbaikan kemampuan belanja seluruh lapisan masyarakat. Analis Senior Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P Sasmita menilai, peningkatan konsumsi di sektor restoran dan hotel berpotensi lebih banyak ditopang kelompok masyarakat berpendapatan menengah atas. Sementara itu, kelompok masyarakat berpendapatan rendah masih berhadapan dengan tekanan kenaikan harga kebutuhan pokok yang dapat menggerus kemampuan belanja mereka.
Baca Juga: HIPMI Lantik Pengurus Baru 2026-2029, Bahlil dan Erick Thohir Masuk Dewan Kehormata "Pertumbuhan konsumsi restoran dan hotel tidak otomatis mencerminkan perbaikan daya beli seluruh lapisan masyarakat. Sebab, konsumsi pada sektor tersebut relatif lebih banyak dipengaruhi oleh kelompok menengah atas yang memiliki ruang konsumsi lebih besar," ujar Ronny kepada KONTAN, Jumat (20/11). Menurut Ronny, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah dalam membaca perkembangan konsumsi masyarakat. Sebab, pertumbuhan konsumsi secara statistik belum tentu menggambarkan pemerataan peningkatan kesejahteraan. Dia menjelaskan, peningkatan konsumsi juga perlu dibedakan dari perbaikan daya beli. Konsumsi dapat meningkat secara nominal akibat kenaikan harga barang dan jasa, tetapi volume barang yang mampu dibeli masyarakat belum tentu bertambah. Bahkan, masyarakat bisa tetap melakukan belanja bukan karena kemampuan ekonominya membaik, melainkan karena kebutuhan pokok tetap harus dipenuhi. Oleh karena itu, Ronny menilai pemerintah perlu menggunakan sejumlah indikator untuk menguji apakah pemulihan daya beli benar-benar terjadi secara merata. Salah satu indikator utama yang perlu diperhatikan adalah pertumbuhan pendapatan riil masyarakat setelah dikurangi inflasi. Dalam hal ini, perkembangan upah pekerja, khususnya kelompok berpendapatan rendah, menjadi salah satu aspek penting. Selain itu, pemerintah perlu mencermati inflasi pangan dan kebutuhan pokok, perkembangan konsumsi riil berdasarkan kelompok pendapatan, kondisi ketenagakerjaan, serta perkembangan kemiskinan dan pengeluaran riil per kapita. Indeks Penjualan Riil (IPR) dan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) juga dapat digunakan sebagai indikator pendukung untuk membaca kondisi konsumsi masyarakat. Ronny turut mengingatkan bahwa penurunan tingkat pengangguran tidak serta-merta menunjukkan peningkatan kesejahteraan. Hal tersebut perlu dilihat bersamaan dengan kualitas pekerjaan yang tercipta. Menurutnya, apabila penyerapan tenaga kerja lebih banyak terjadi di sektor informal dengan pendapatan rendah dan tidak stabil, perbaikan kondisi ketenagakerjaan belum tentu diikuti peningkatan daya beli yang memadai. Dengan demikian, ukuran pemulihan daya beli seharusnya tidak hanya dilihat dari kemampuan masyarakat untuk tetap berbelanja atau meningkatnya konsumsi di sektor tertentu. "Ukuran sesungguhnya dari pemulihan daya beli bukan hanya masyarakat masih berbelanja atau konsumsi restoran dan hotel meningkat. Ukurannya adalah apakah pendapatan riil masyarakat meningkat lebih cepat daripada biaya hidup," jelasnya.
Dia menambahkan, pemerintah perlu memastikan peningkatan pendapatan masyarakat cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak tanpa harus mengurangi kualitas konsumsi ataupun mengorbankan kebutuhan penting lainnya. Jangan sampai peningkatan konsumsi kelompok berpendapatan tinggi menjadi gambaran umum kondisi ekonomi, sementara kemampuan kelompok masyarakat bawah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari justru semakin terbatas.
Baca Juga: Satgas PKH Cabut Izin RAPP, Sebanyak 338.536 Hektare Kawasan Hutan Kembali ke Negara Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News