KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai kebijakan debt switching dapat membantu pemerintah mengelola risiko pembiayaan di tengah defisit fiskal yang melebar, namun langkah ini perlu dijalankan secara hati-hati agar tidak memicu risiko dan persepsi negatif pasar. 

Josua menjelaskan, dalam kondisi defisit fiskal yang melebar seperti saat ini, debt switch berperan untuk mengurangi risiko penumpukan jatuh tempo utang serta menstabilkan kebutuhan kas pemerintah dalam satu tahun berjalan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa debt switching tidak menghapus utang, melainkan hanya mengubah bentuk dan jadwal pembayarannya.

“Kalau dijalankan terlalu agresif tanpa kerangka yang jelas, pasar bisa membaca ini sebagai sinyal ketergantungan pembiayaan pada bank sentral, yang berpotensi menaikkan premi risiko dan pada akhirnya justru membuat biaya utang membesar,” ujarnya kepada Kontan, Rabu (28/1/2026).

Cari Referensi Bisnis di Business Insight dengan Subscribe with Google

Baca Juga: Thomas Djiwandono: Debt Switching BI dengan Pemerintah pada 2026 Tak Ganggu Pasar

Menurut Josua, dampak debt switching terhadap beban bunga di masa depan sangat bergantung pada seri Surat Berharga Negara (SBN) yang ditukar, tingkat imbal hasil saat transaksi, serta tujuan kebijakan tersebut. 

Debt switch berpeluang menurunkan beban bunga jika pemerintah berhasil menukar seri berkupon tinggi dengan seri yang lebih efisien pada harga pasar yang wajar.

Namun sebaliknya, langkah ini juga bisa meningkatkan beban bunga, terutama jika penukaran dilakukan ketika imbal hasil sedang tinggi atau apabila perpanjangan tenor menyebabkan pembayaran bunga berlangsung lebih lama. 

“Jadi yang paling penting bukan sekadar nominal penukaran, melainkan apakah langkah itu menurunkan biaya utang secara keseluruhan sambil mengurangi risiko jatuh tempo,” kata Josua.

Dari sisi sentimen, pasar dinilai cenderung merespons positif apabila debt switching dilakukan secara transparan, berbasis mekanisme pasar, serta konsisten dengan agenda pendalaman pasar keuangan. 

Josua menyinggung laporan KSSK yang mencatat imbal hasil SBN tenor 10 tahun sempat turun ke 6,01% pada kuartal IV 2025, mencerminkan kepercayaan investor terhadap disiplin kebijakan.

Baca Juga: BI Akan Kembali Lakukan Debt Switching dengan Pemerintah di Tahun Ini

Per hari ini Selasa (28/1/2026), kata Josua, imbal hasil SBN acuan 10 tahun berada di kisaran 6,37%, yang menurutnya menunjukkan bahwa sensitivitas pasar terhadap sinyal kebijakan masih tinggi, sehingga komunikasi menjadi faktor kunci.

Josua menekankan, pemerintah dan Bank Indonesia perlu menempatkan debt switching sebagai instrumen manajemen risiko, bukan jalan pintas untuk menutup defisit. Menurutnya pemerintah perlu menetapkan batasan dan tujuan yang terukur, seperti meratakan profil jatuh tempo, serta secara rutin melaporkan evaluasi dampaknya terhadap biaya utang.

"Pemerintah harus memperkuat strategi pendapatan dan kualitas belanja agar perbaikan keseimbangan primer berjalan, sehingga pasar melihat penukaran seri sebagai bagian dari disiplin kebijakan, bukan tanda ruang fiskal makin terjepit," ungkapnya.

Sebagaimana disampaikan dalam konferensi pers KSSK, rencana debt switch antara Bank Indonesia dan pemerintah merupakan bagian dari pengelolaan utang dan likuiditas. Sepanjang 2025, BI tercatat membeli SBN sebesar Rp 332,1 triliun, termasuk program debt switch dengan pemerintah senilai Rp 246,6 triliun, yang masih berlanjut sebesar Rp 23,7 triliun hingga 23 Januari 2026.

Josua menilai kebijakan ini bisa menjadi pilihan yang masuk akal di tengah tekanan fiskal, mengingat defisit APBN 2025 tercatat Rp 695,1 triliun dengan keseimbangan primer masih negatif Rp 180,7 triliun. 

"Di 2026 pun, kebutuhan pembiayaan mencakup defisit anggaran dan pembayaran utang, sehingga pengelolaan jatuh tempo menjadi krusial," pungkasnya.

Selanjutnya: Apa Itu Virus Nipah? Fakta Penting Usai Muncul Kasus di India

Menarik Dibaca: Tayang Lebaran, Film Na Willa Merilis Teaser Poster

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News