KONTAN.CO.ID – SABANG. Perluasan kerja sama perdagangan melalui berbagai perjanjian antara dua negara atau lebih (trade agreement) dinilai perlu diikuti dengan harmonisasi aturan agar tidak saling tumpang tindih.

Lead Economist PT Bank Danamon Indonesia Tbk Irman Faiz menyampaikan, semakin banyak kesepakatan perdagangan yang dijalin justru berpotensi memunculkan spaghetti bowl effect sehingga mengurangi efektivitas perjanjian dalam mendorong perdagangan nasional.

Spaghetti bowl effect adalah kondisi ketika suatu negara memiliki banyak perjanjian perdagangan (trade agreement) dengan negara lain, tetapi masing-masing perjanjian memiliki aturan dan ketentuan berbeda sehingga saling tumpang tindih dan membuat aktivitas perdagangan menjadi lebih kompleks.

“Nah pengaruh trade agreement kepada perdagangan kita seperti apa ke depannya memang agak kompleks , karena spaghetti bowl effect. Kenapa? artinya semakin banyak trade agreement yang kita lakukan kadang ada yang overlapping satu sama lain,” ujar Faiz dalam pelatihan wartawan Bank Indonesia (BI) Kamis (5/11/2026).

Baca Juga: Pengangguran Turun, tapi 85 Juta Pekerja RI Masih di Sektor Informal

Ia mengatakan, potensi tumpang tindih antarkesepakatan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam menjalin kerja sama perdagangan ke depan.

Menurutnya, semakin banyak perjanjian perdagangan yang dijalin suatu negara tidak serta-merta memberikan dampak positif lebih besar terhadap perdagangan. Sebab, terdapat kemungkinan aturan dalam satu perjanjian saling beririsan dengan kesepakatan lainnya.

Ia menjelaskan, tumpang tindih antarkesepakatan perdagangan berpotensi membuat implementasi perjanjian menjadi tidak efektif. Dengan demikian, manfaat positif yang diharapkan dari kerja sama perdagangan tersebut tidak dapat dimaksimalkan.

Lebih lanjut, Irman mengatakan, perjanjian perdagangan pada dasarnya hanya menjadi instrumen atau fasilitas untuk memperlancar aktivitas perdagangan.

Adapun faktor utama yang menentukan kinerja perdagangan tetap bergantung pada permintaan atau demand dari negara mitra dagang.

"Perdagangan itu ditentukan oleh banyak faktor. Yang paling besar sebenarnya bukan trade agreement, karena trade agreement itu adalah medium. Jadi, dia memperlancar, semacam fasilitas. Kalau ada mediumnya, ada fasilitasnya, perdagangan bisa lebih lancar kalau demand-nya ada," jelasnya.

Di sisi lain, prospek perdagangan Indonesia ke depan masih akan menghadapi tantangan seiring kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya kondusif.

Pasalnya, kenaikan suku bunga global yang terjadi pada paruh kedua tahun ini diperkirakan baru memberikan dampak penuh terhadap sektor riil pada tahun depan.

Baca Juga: Prabowo Instruksikan Proyek Kereta Api Di Bali Segera Dimulai

Menurutnya, kebijakan suku bunga memiliki dampak yang tidak langsung terhadap aktivitas ekonomi. Terdapat jeda waktu atau lagging effect sekitar dua hingga tiga kuartal sebelum dampaknya terasa secara penuh terhadap sektor riil.

Dengan demikian, tingginya suku bunga global berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun depan dan turut memengaruhi permintaan terhadap produk ekspor Indonesia.

Meski demikian, prospek perdagangan Indonesia juga akan dipengaruhi oleh kondisi masing-masing negara mitra dagang utama, terutama China dan Amerika Serikat (AS).

Faiz  menjelaskan, China saat ini cenderung menerapkan kebijakan ekonomi yang akomodatif dengan menggelontorkan berbagai stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonominya.

Langkah tersebut diperlukan mengingat perekonomian China masih menghadapi perlambatan struktural sejak 2015, salah satunya dipengaruhi oleh pengetatan sektor properti.

Namun, berbagai stimulus yang terus diberikan pemerintah China mulai menunjukkan hasil. Pertumbuhan ekonomi negara tersebut belakangan juga tercatat mampu melampaui ekspektasi pasar.

"Ini yang kita harapkan akan sustain ke depan dan menjadi faktor yang dapat meng-offset pertumbuhan ekonomi global yang relatif memburuk. Jadi, ini yang saya sebut sebagai divergence growth antarregion," ungkapnya.

Baca Juga: BI Siapkan Bauran Kebijakan Jaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi di Akhir Tahun 2026

Lebih lanjut, Faiz menyampaikan, perbedaan arah pertumbuhan ekonomi antarnegara atau growth divergence tersebut akan memengaruhi prospek perdagangan Indonesia.

Kondisi ekonomi China yang relatif lebih kuat diharapkan dapat menjadi penopang di tengah tantangan ekonomi global.

Sebagai informasi, pada 2026, Indonesia tengah memperluas jaringan perjanjian perdagangan internasional, terutama melalui sejumlah kesepakatan baru dengan Kanada, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) yang beranggotakan Rusia, Belarus, Kazakhstan, Armenia, dan Kirgizstan.

Indonesia dan Kanada telah menyepakati Indonesia-Canada CEPA (I-CA CEPA) yang dijadwalkan mulai berlaku 1 Desember 2026, sementara IEU-CEPA dengan Uni Eropa ditargetkan mulai diimplementasikan pada awal 2027.

Indonesia juga telah menandatangani Indonesia-EAEU FTA pada Desember 2025 dan Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat pada Februari 2026.

Selain itu, pemerintah mendorong pengesahan pembaruan perjanjian perdagangan ASEAN dengan China melalui ACFTA 3.0 dan pembaruan ATIGA.

Perluasan kerja sama ini diharapkan membuka akses pasar ekspor baru, meski pemerintah tetap perlu memastikan harmonisasi aturan agar tidak menimbulkan tumpang tindih antarkesepakatan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News