KONTAN.CO.ID - Tahun 2017 hampir berakhir, namun daya beli masyarakat belum kunjung naik. Ekonom Institute for Development of Economics & Finance (INDEF) Reza H. Akbar menyebut, ada beberapa cara yang dapat mendongkrak daya beli.

"Pertama, inflasi, utamanya volatile food harus dijaga. Tidak hanya ayam, beras, atau daging, tapi semuanya," ujar Reza pada Sabtu (26/8).

Reza menuturkan, meski kini inflasi terbilang rendah, tetapi tidak banyak yang membeli komoditas yang diawasi pemerintah. Ia mengindikasi, justru harga yang rendah atau turun tersebut bukan karena keberhasilan Satgas Pangan seperti yang digemborkan pemerintah, tetapi tidak adanya permintaan di pasar.

"Bicara pasar kita berbicara supply-demand. Jangan-jangan selama ini kita suplai terlalu banyak, tetapi tidak ada permintaan. Hal yang menyebabkan ini, bisa jadi adanya subtitusi lain yang lebih mampu dijangkau masyarakat daripada yang dijaga harganya oleh pemerintah," tutur Reza.

Kedua, Reza menyarankan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tepat waktu dan tepat sasaran. Ia mengatakan, meski tak bisa mendongkrak cepat, setidaknya bansos dapat menjadi stimulus daya beli. Kredit Usaha Rakyat (KUR) pun harus dibuat tepat sasaran, utamanya bagi UMKM yang berkembang.

Ketiga, upah riil diupayakan meningkat terutama untuk pekerja sektor konstruksi yang mengerjakan infrastruktur. Tak hanya itu, seluruh gaji pekerja harus dinaikkan, tetapi hal ini pun harus berbanding lurus dengan kinerja pekerja yang meningkat.

Keempat, penurunan suku bunga baik kredit, maupun deposito. Reza mengatakan, pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia jarang melihat tingkat suku bunga yang mampu diterima masyarakat. Maka, wajar jika hingga kini suku bunga belum dapat menarik minat masyarakat karena penurunannya baru dari sisi kredit saja.

"Bisa saja pemerintah menjadikan single digit, misal 9%, tapi ini sulit karena masih ada pertarungan SBN dan perbankan," ujar Reza.

Kelima, perluasan pembebasan PPN. Jika sebelumnya gula tebu dan bumbu-bumbuan, maka Reza menyarankan pembebasan PPN kepada sektor perkebunan rakyat, yakni karet. Pasalnya, harga komoditas karet kini jatuh, sehingga pemasukan petani karet juga jatuh. Jika ditambah dengan PPN maka margin yang diambil petani tak bisa terlalu tinggi karena konsumen tentu tak inginkan harga tinggi. Hasil ini pun berdampak pula ke daya beli petani.

"Intinya, jika pemerintah ingin tingkatkan daya beli, maka jaga daya beli 40% masyarakat kelompok berpendapatan rendah, karena mereka sudah tidak berdaya, jika pemerintah tidak membantu maka mereka makin jatuh," jelas Reza.

Ekonom Universitas Pertamina Eka Puspitawati mengatakan, untuk meningkatkan daya beli masyarakat, maka pemerintah harus mulai menciptakan lapangan kerja yang menyerap banyak tenaga kerja.

"Sekarang PNS tidak banyak serap tenaga seperti dulu, konstruksi pun sama karena banyak menggunakan alat berat. Pemerintah harus mulai ciptakan lapangan pekerjaan, jika tidak, masa iya pengangguran kita bekerja menjadi Go-jek semua? Mungkin efektif, tapi tidak untuk jangka panjang. Bagaimana dengan pengangguran terpelajar? Ini harus diselesaikan, jika ingin daya beli membaik," ujar Eka.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini