KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Selain mencatatkan surplus anggaran sebesar Rp 19,7 triliun, keseimbangan primer dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 juga mencetak kelebihan alias surplus.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, surplus keseimbangan primer dari awal tahun hingga akhir Februari 2022 sebesar Rp 61,7 triliun, jauh lebih baik dari periode sama tahun lalu yang defisit Rp 22,9 triliun.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira melihat, surplus keseimbangan primer ini menunjukkan kemampuan pemerintah untuk membayar bunga utang karena pendapatan yang cukup.

“Artinya, pendapatan pemerintah mencukupi untuk membayar bunga utang sehingga tidak perlu menerbitkan utang baru untuk bayar bunga,” tutur Bhima kepada Kontan.co.id, Minggu (3/4).

Baca Juga: APBN 2022 Surplus Rp 19,7 Triliun Hingga Februari 2022

Seperti yang diketahui, hingga Februari 2022, pemerintah mengantongi pendapatan sebesar Rp 302,4 triliun. Pundi-pundi negara ini berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 256,2 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar 46,2 triliun.

Moncernya penerimaan negara ini sebagai imbas peningkatan harga komoditas seperti batubara dan kelapa sawit, serta komoditas ekspor lainnya.

Namun, di sisi lain, belanja negara hingga Februari 2022 tercatat Rp 282,7 triliun atau lebih rendah 0,1% yoy dari periode sama tahun lalu yang mencapai Rp 282,9 triliun. Bhima menilai, ini hal yang biasa. Sesuai pola musiman, belanja negara memang biasanya belum terlalu besar pada kuartal I-2022.

Bhima mengingatkan keseimbangan primer tak bisa selamanya surplus. Pasalnya, ada kemungkinan keseimbangan primer kembali defisit pada semester II-2022, seiring dengan belanja pemerintah yang mulai agresif pada kuartal III-2022 dan kuartal IV-2022.

Menurutnya, tak menutup kemungkinan keseimbangan primer bisa kembali defisit lebih cepat, bahkan pada kuartal II-2022 seiring dengan pembengkakan belanja pemerintah terutama dari sisi subsidi di tengah peningkatan harga komoditas.

“Pemerintah akan mengalokasikan subsidi energi lebih besar, sejalan dengan naiknya harga minyak mentah dan permintaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam negeri juga naik karena pelonggaran mobilitas. Di sisi lain, Indonesia merupakan net importir minyak,” jelasnya.

Agar defisit keseimbangan primer tidak terlalu lebar, Bhima menyarankan pemerintah perlu melakukan penghematan belanja dan menghentikan belanja yang belum terlalu penting untuk saat ini. Seperti proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, proyek strategi nasional (PSN), belanja perjalanan dinas, maupun tunjangan pegawai.

Pemerintah juga diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan. Bhima ingin, pemerintah jangan hanya bergantung pada peningkatan harga komoditas. Pemerintah tetap perlu mendorong penerimaan pajak dalam negeri dengan meningkatkan kepatuhan pajak, bahkan hingga kaji ulang insentif perpajakan bagi dunia usaha yang belum efektif.

Baca Juga: Penerimaan Masih Moncer, Keseimbangan Primer Surplus Rp 61,7 triliun Per Februari

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat