Ekonom Ini Pertanyakan Janji Prabowo untuk Bentuk Kabinet Zaken

Oleh: Shifa Nur Fadila

Rabu, 23 Oktober 2024 14:38 WIB

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mempertanyakan janji Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk kabinet zaken atau kabinet ahli.

Sebab, kabinet yang dibentuk justru dijuluki sebegai 'kabinet gemuk' yang mayoritas diisi politikus.

Ekonom Senior Indef Fadhil Hasan mengatakan, janji Prabowo untuk membentuk kabinet zaken tidak tercermin pada kabinet gemuk yang telah ia bentuk. Menurutnya kabinet gemuk Prabowo justru lebih banyak mengakomodasi partai politik.

Sementara kabinet zaken semestinya jajaran menteri berasal dari kalangan ahli dan bukan representasi dari suatu partai politik tertentu.

"Justru kabinet gemuk Prabowo ini akan seperti 'lameduck', kelumpuhan seperti bebek duduk karena soal koordinasi, kewenangan, dan lain-lain," ungkap Fdhil dalam Diskusi Publik Indef Selasa (22/10).

Fadhil juga melihat pembentukan kabinet gemuk ini dalam satu hingga dua tahun ke depan gerakannya sudah akan cenderung lamban. Padahal Prabowo sendiri menginginkan suatu gerak yang cepat dalam menjelankan berbagai program.

"Size itu matters dalam hal efisiensi, dengan kabinet super gemuk itu bisa dikatakan dalam satu tahun, dua tahun, gerakan pasti lamban dan akan mengalami kelumpuhan," jelasnya.

Fadhil juga menyebutkan persoalan koordinasi dan tumpang tindih kebijakan berpotensi akan terjadi dalam kabinet dengan jumlah besar. Padahal persoalan koordinasi antar kementerian/lembaga ini telah terjadi sejak era Jokowi.

"Karena dengan banyaknya jumlah kementerian/Lembaga akan disibukan dengan pembagian kewenangan, masalah internal masing-masing soal koordinasi satu sama lain, sampai hal-hal teknis seperti kantornya dimana juga masih belum jelas," ujarnya.

Fadhil menilai, pembentukan kabinet gemuk ini menjadi semacam eksperimen Prabowo apakah bisa mencapai dan menjalankan program-program yang telah dicanangkan. Tapi ini cenderung akan buang-buang waktu.

"Akan wasting time kalau harus dirombak dalam waktu satu hingga dua tahun ke depan," ucapnya.