KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan di tengah kondisi fiskal yang semakin ketat dan upaya penghematan anggaran yang terus didorong pemerintah.

Pengamat sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda menilai perjalanan dinas kepala negara merupakan hal yang wajar dalam diplomasi internasional. Namun, frekuensi kunjungan yang tinggi perlu diukur berdasarkan urgensi dan manfaat yang diperoleh negara.

“Perjalanan dinas untuk Presiden merupakan hal yang lumrah, namun ketika dilakukan secara terus-terusan dan tanpa ada agenda internasional yang mendesak ya itu tidak menjadi prioritas seharusnya,” ujar Huda kepada Kontan, Jumat (29/5/2026).

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Baca Juga: Pemerintah Blokir Polymarket Usai Muncul Taruhan soal Lengsernya Prabowo

Menurut dia, sorotan publik muncul karena kunjungan luar negeri dilakukan ketika kondisi anggaran negara sedang mendapat perhatian luas, baik dari dalam negeri maupun lembaga internasional.

Huda mengatakan saat ini pemerintah tengah menghadapi tantangan menjaga defisit anggaran tetap terkendali di tengah berbagai kebutuhan belanja negara yang meningkat.

Karena itu, penggunaan anggaran untuk kegiatan non-program, termasuk perjalanan dinas, semestinya menjadi bagian dari agenda efisiensi yang juga diterapkan di lingkungan pemerintahan.

“Terlebih ini dilakukan ketika anggaran negara sedang menjadi sorotan publik. Ada terkesan dengan anggaran pokoknya ada untuk kunjungan ke luar negeri ini,” katanya.

Ia menilai pemerintah perlu menunjukkan konsistensi antara kebijakan penghematan anggaran yang disampaikan kepada kementerian dan lembaga dengan praktik penggunaan anggaran di tingkat pimpinan negara.

Menurut Huda, pesan efisiensi akan lebih mudah diterima apabila dimulai dari pejabat tertinggi negara.

Baca Juga: Presiden Prabowo: Hubungan RI-Prancis Sedang di Titik Terbaik

“Seharusnya sebagai kepala negara memberikan contoh penghematan anggaran guna mempertahankan defisit di bawah 3% dari PDB. Jadi jargon penghematan harus dimulai dari kepala negara untuk dicontoh bawahannya,” ujarnya.

Meski demikian, Huda tidak menampik bahwa kunjungan luar negeri dapat memberikan manfaat strategis bagi Indonesia, terutama untuk memperkuat hubungan diplomatik, perdagangan, investasi, maupun kerja sama pertahanan.

Namun, ia menilai pemerintah perlu lebih transparan dalam menjelaskan hasil konkret dari setiap lawatan luar negeri agar publik dapat menilai manfaat yang diperoleh dibandingkan biaya yang dikeluarkan negara.

Menurut dia, ukuran keberhasilan kunjungan kenegaraan tidak cukup hanya dilihat dari banyaknya pertemuan atau agenda diplomatik yang dijalankan, tetapi juga dampaknya terhadap kepentingan nasional.

“Publik tentu ingin melihat apa hasil nyata yang diperoleh dari setiap kunjungan tersebut, terutama ketika pemerintah sedang meminta semua pihak melakukan efisiensi,” katanya.

Huda menambahkan, transparansi mengenai biaya perjalanan dan capaian yang diperoleh akan membantu mengurangi persepsi negatif di masyarakat terkait penggunaan anggaran negara untuk kunjungan luar negeri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News