KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menargetkan pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi nasional sebesar 6,5%-7% pada 2027 sebagai salah satu mesin utama pertumbuhan ekonomi. Target tersebut dinilai masih realistis, meski memerlukan percepatan realisasi proyek investasi dan partisipasi yang lebih besar dari sektor swasta.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, target tersebut masih dapat dicapai apabila proyek-proyek investasi yang telah direncanakan mulai memasuki tahap konstruksi dan pembentukan aset tetap, bukan hanya berhenti pada komitmen investasi.

"Menurut saya, target pertumbuhan PMTB 6,5%-7% pada 2027 cukup menantang, tetapi masih mungkin dicapai jika dilihat sebagai batas bawah dari agenda investasi pemerintah, bukan sebagai skenario yang otomatis terjadi," ujar Josua kepada Kontan, Selasa (30/6).

Baca Juga: Target Investasi 2027 Sebesar 7%, Danantara Belum Bisa Jadi Pendongkrak

Ia menjelaskan, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027, pemerintah bahkan mematok pertumbuhan investasi pada kisaran 6,8%-8,8% dengan target realisasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 2.361,6 triliun hingga Rp 2.451 triliun.

Namun demikian, Josua mengingatkan bahwa realisasi investasi tidak dapat disamakan dengan PMTB. Menurutnya, PMTB dalam perhitungan produk domestik bruto (PDB) mencerminkan pembentukan aset tetap riil seperti pembangunan gedung, pembelian mesin, alat angkut, maupun pembangunan infrastruktur.

"Realisasi investasi memang bisa terlihat besar, tetapi dampaknya ke PMTB baru akan kuat jika belanja modal benar-benar terjadi di dalam negeri, kandungan impornya tidak terlalu tinggi, dan proyeknya tidak banyak tertunda," katanya.

Karena itu, menurut Josua, pencapaian target PMTB pada 2027 sangat bergantung pada kepastian pelaksanaan proyek, ketersediaan pembiayaan, serta proses perizinan yang mendukung percepatan investasi.

Terkait peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Josua menilai lembaga tersebut mulai berkontribusi pada 2027. Namun, perannya lebih sebagai katalis untuk menarik investasi swasta dibandingkan menjadi kontributor utama pertumbuhan investasi.

"Danantara kemungkinan mulai terlihat dampaknya pada 2027, tetapi lebih sebagai pengungkit dan penarik investor swasta, bukan sebagai penyumbang utama tunggal PMTB," ujarnya.

Ia menjelaskan, ruang fiskal pemerintah yang terbatas membuat Danantara diharapkan menjadi instrumen pembiayaan alternatif bagi proyek-proyek strategis. Kendati demikian, keberhasilannya tetap ditentukan oleh kemampuan menarik investasi swasta melalui skema crowding in.

Josua mencatat, kebutuhan investasi nasional sepanjang 2025-2031 diperkirakan mencapai Rp 62,54 ribu triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 85,6% atau Rp 53,56 ribu triliun diharapkan berasal dari sektor swasta. Sementara kontribusi BUMN, termasuk Danantara, diperkirakan sekitar Rp 5,84 ribu triliun atau 9,3%, sedangkan APBN hanya sekitar Rp 3,15 ribu triliun atau 5%.

"Danantara bukan pengganti swasta, melainkan jangkar yang menurunkan risiko awal proyek agar modal swasta masuk lebih besar," katanya.

Menurut Josua, sektor yang berpotensi memperoleh dorongan investasi lebih besar melalui Danantara meliputi hilirisasi mineral, energi, infrastruktur digital, kesehatan, jasa keuangan, pengolahan limbah, kawasan industri, hingga sektor pangan dan pertanian.

Meski demikian, ia memperkirakan penyumbang terbesar PMTB pada 2027 masih berasal dari proyek hilirisasi, pembangunan infrastruktur, kawasan industri, perumahan, serta manufaktur. Di sisi lain, investasi pada energi terbarukan dan ekonomi digital diperkirakan terus tumbuh, meski kontribusinya masih relatif lebih kecil.

Josua menambahkan, tantangan terbesar pemerintah bukan hanya meningkatkan nilai investasi, tetapi memastikan investasi tersebut produktif. Hal ini tercermin dari Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang masih berada di kisaran 5-6, menunjukkan tambahan investasi belum sepenuhnya menghasilkan pertumbuhan ekonomi secara efisien.

"Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya mengejar angka investasi. Investasi yang masuk harus memiliki pengganda ekonomi yang tinggi, menyerap tenaga kerja, memperkuat ekspor, mengurangi impor, serta menciptakan nilai tambah di dalam negeri," pungkasnya.

Baca Juga: Biaya Haji 2027 Diperkirakan Naik, Pemerintah Janji Beban Jemaah Lebih Ringan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News