KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI yang dilakukan di Ibu Kota Nusantara (IKN) menuai pro dan kontra. 

Terlebih, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengakui biaya untuk agenda itu mengalami pembengkakan. Dalam beberapa pemberitaan, kebutuhan transportasi selama giat itu diperkirakan telah mencapai Rp 25 miliar. 

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda menyanyangkan besarnya anggaran yang dikeluarkan untuk keperluan HUT RI di Nusantara ini. Bahkan, menurutnya pelaksanaan perayaan ini pun terkesan memaksakan dan melunasi janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) semata.  

"Kita miris, Rp 25 miliar itu hanya untuk transportasi belum untuk akomodasi lain dan undangan influencer yang ditotal bisa lebih dari angka itu," urainya pada Kontan.co.id, Rabu (7/8). 

Baca Juga: Ini Sektor Bisnis yang Raih Cuan dari HUT RI ke-79 di IKN

Penggunaan anggaran fantastis ini dinilai miskin empati dan nir etika ditengah banyaknya persoalan dalam negeri yang terjadi. 

Menurutnya, anggaran Rp 25 miliar ini dapat dimanfaatkan untuk hal yang lebih genting. Misalnya, memberikan 1000 guru honorer dengan upah layak Rp 2 juta per bulan selama satu tahun, hingga peningkatan kesejahteraan ratusan pejuang perebut kemerdekaan. 

"Dan pemerintah lebih prioritaskan untuk HUT RI. Masih relakah uang pajak kita untuk biaya pejabat miskin empati, nir etika ini?," ungkapnya. 

Sebelumnya, Pratikno menegaskan bahwa seluruh biaya penyelenggaraan upacara di IKN maupun di Istana Merdeka dibiayai oleh negara. Namun, Pratikno mengaku tidak hafal jumlah pasti dari anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaran upacara HUT RI ke-79. 

Kenaikan anggaran ini antara lain karena upacara digelar di halaman Istana Negara IKN maupun di halaman Istana Merdeka, Jakarta. 

Baca Juga: Bandara VVIP IKN Belum Siap untuk HUT RI, Ini Penjelasan Menhub dan Menteri PUPR

"Ya karena upacara sekarang itu kan diselenggarakan di dua tempat (IKN dan Jakarta). Tentu saja anggaranya lebih besar daripada sebelumnya, tapi tidak signifikan," katanya. 

Meski begitu, pihaknya membantah kabar yang menyebut pemerintah telah menyewa 100 unit mobil berbagai merek hingga Rp 25 juta per hari per mobil untuk upacara di IKN.

Pratikno mengatakan, pemerintah menggunakan bus sebagai transportasi menuju IKN karena sarana dan prasarana yang masih terbatas. 

"Itu kan lokal, pasar lokal itu, bukan mau kita. Dan kita besok enggak akan menggunakan (Alphard) itu kan, kita akan menggunakan bus," ungkapnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Putri Werdiningsih