KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pembentukan berbagai satuan tugas (satgas) oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menuai kritik dari kalangan ekonom. Mereka menilai, langkah tersebut lebih bersifat simbolik dan belum menyentuh substansi kebijakan yang dibutuhkan pelaku usaha dan masyarakat.

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menilai, keberadaan banyak satgas justru berpotensi menimbulkan tumpang tindih fungsi dengan kementerian yang sudah ada, khususnya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

“Ter­lalu banyak satgas ya sebenarnya. Sebenarnya kan cukup Menko Perekonomian saja kalau soal pertumbuhan ekonomi. Justru satgas-satgas ini lebih ke arah signaling saja bahwa pemerintah ingin melakukan reformasi kebijakan,” ujar Bhima kepada Kontan, Selasa (28/4/2026).

Baca Juga: Transformasi Layanan Haji: Makkah Route Juanda Permudah Proses Keberangkatan Jemaah

Ia menekankan, yang lebih dibutuhkan saat ini adalah kejelasan hasil atau deliverable dari kebijakan tersebut, bukan sekadar pembentukan struktur baru. Menurutnya, pemerintah sebelumnya juga telah memiliki berbagai paket kebijakan ekonomi, sehingga yang perlu dilihat adalah implementasi dan dampaknya.

“Yang perlu adalah apakah reformasi yang sudah ada, bahkan sebelumnya sudah ada paket kebijakan, itu deliverable-nya seperti apa. Ini yang menjadi pertanyaan besar,” katanya.

Bhima juga menilai, keberadaan banyak satgas tidak memiliki perbedaan signifikan dengan fungsi yang telah dijalankan oleh Menko Perekonomian maupun kementerian teknis lainnya. Bahkan, kondisi ini berisiko menambah beban birokrasi.

“Yang terjadi justru akan banyak hal-hal yang sifatnya birokratis, rapat-rapat yang justru memperlambat. Jadi kenapa tidak efektifkan saja peran Menko Perekonomian atau kementerian teknis seperti BKPM yang sudah ada,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyebut pembentukan satgas sejauh ini belum diiringi dengan kebijakan konkret untuk mendorong ekonomi, khususnya dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan global.

“Kalau memang ada satgas pertumbuhan, paket kebijakan stimulus ekonominya mana? Belum ada bantuan subsidi upah, belum ada kebijakan yang kuat untuk mendorong sektor UMKM selain penyaluran melalui Himbara,” ungkap Bhima.

Menurutnya, pelaku usaha dan masyarakat saat ini menunggu langkah nyata pemerintah dalam meredam tekanan daya beli, terutama di tengah dampak krisis energi global.

Senada, ekonom Bright Institute Yanuar Rizky menilai tata kelola kebijakan pemerintah semakin tidak fokus. Ia menilai pembentukan banyak satgas dan penambahan jabatan justru menunjukkan kurangnya arah yang jelas dalam penanganan ekonomi.

“Menurut saya, pemerintah ini tata kelolanya makin tidak jelas, dan untuk menunjukkan bekerja itu dengan buat banyak satgas, banyak menteri, banyak wakil menteri. Jadi tidak fokus juga ke inti masalah,” ujar Yanuar.

Ia menambahkan, persoalan utama yang perlu segera ditangani adalah kondisi fiskal, khususnya potensi pelebaran defisit. Namun, pendekatan yang ditempuh melalui penambahan struktur birokrasi dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan tersebut.

“Inti masalah adalah jurang fiskal yang melebar, cara yang ditempuh birokrasi ya tidak nyambung,” tegasnya.

Baca Juga: Ekonom Sebut PINISI Baru Mampu Jaga Laju Kredit, Belum Kuat Dongkrak Permintaan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News