KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Keputusan pemerintah memberlakukan kebijakan larangan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan turunannya per 28 April 2022 berdampak pada devisa Indonesia. Asal tahu saja, kebijakan tersebut berlangsung selama kurang lebih satu bulan.

Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky mengatakan, larangan ekspor CPO dan turunannya ini berpotensi menggerus devisa hingga Rp 6 triliun per bulan.

“Ini akan menggerus penerimaan devisa sekitar Rp 6 triliun per bulan. Potensi ini hilang bersamaan dengan potensi tergerusnya nilai ekspor pada saat periode penerapan,” jelas Riefky kepada Kontan.co.id, Senin (30/5).

Tugu Insurance Perkuat Strategi Untuk Dorong Pertumbuhan Bisnis

Akan tetapi, per 23 Mei 2022 pemerintah sudah membuka keran ekspor CPO. Riefky pun mengapresiasi langkah ini.

Baca Juga: Ekonom: Larangan Ekspor CPO dan Turunannya Berpotensi Gerus Devisa hingga US$ 2,2 M

Menurut dia, kebijakan ini kemudian bisa menambal potensi kehilangan devisa akibat kebijakan larangan ekspor sebelumnya.

Nilai ekspor juga kemudian berpotensi meningkat, dan bermuara pada lebih stabilnya pergerakan nilai tukar rupiah. “Suplai valuta asing kita menjadi meningkat dengan ekspor yang dibuka. Dengan langkah ini, kontribusinya kemudian masih positif terhadap nilai tukar rupiah,” tuturnya.

Lebih lanjut, Riefky pun memperkirakan nilai tukar rupiah dalam jangka pendek akan bergerak di kisaran Rp 14.650 hingga Rp 14.700 per dolar Amerika Serikat (AS).

Namun ke depannya, dia lebih optimistis ada potensi penguatan nilai tukar rupiah, sehingga di akhir 2022, nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp 14.500 per dolar AS.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News