KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Global Markets Economist Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menilai penerbitan Surat Utang Negara (SUN) melalui mekanisme private placement merupakan strategi pemerintah untuk mengelola utang secara lebih efisien ditengah kebutuhan belanja APBN yang cukup besar. Sebelumnya, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia menerbitkan SUN melalui private placement sebesar Rp 4 triliun pada 2 Maret 2026. Instrumen yang diterbitkan adalah seri FR0065 dengan jatuh tempo 15 Mei 2033, kupon 6,625%, dan imbal hasil 6,13%. Menurut Myrdal, kebutuhan pembiayaan pemerintah saat ini cukup besar untuk mendukung berbagai program pembangunan serta belanja negara, seperti sejumlah program prioritas yang memerlukan pendanaan antara lain agenda pembangunan dalam kerangka Asta Cita, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga program Koperasi Desa Merah Putih. Baca Juga: Pemerintah Terbitkan SUN Rp 4 Triliun, Investor Wajib Tahu Risiko Ini Selain itu, pemerintah juga memiliki kewajiban belanja rutin seperti pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN), transfer ke daerah, hingga berbagai bantuan sosial. Kebutuhan likuiditas juga meningkat seiring pembayaran tunjangan hari raya (THR), bantuan sosial, serta pembayaran subsidi dan kompensasi. "Jadi ya wajar sih kalau pemerintah membutuhkan likuiditas. Makanya selagi ada cara untuk melakukan kebijakan pengelolaan utang yang efektif dan efisien, saya rasa sih sah-sah saja melakukan kebijakan ini," ungkap Myrdal kepada Kontan, Rabu (4/3/2026). Ia mencontohkan pada pelaksanaan lelang sebelumnya, dimana target indikatif sebesar Rp 33 triliun namun pemerintah justru menyerap lebih besar yakni Rp 34,1 triliun, dari total penawaran yang masuk sekitar Rp 50 triliun. Di tengah kondisi pasar global yang masih diliputi sikap kehati-hatian investor, Myrdal menilai strategi pemerintah melalui private placement cukup tepat. Ia menilai banyak investor global saat ini cenderung menerapkan strategi investasi risk averse dengan mengurangi eksposur pada aset negara berkembang. “Di tengah kondisi seperti sekarang ini, mayoritas pelaku pasar terutama investor global tengah menghindari aset di emerging market. Jadi strategi pemerintah ini cukup bagus untuk pengelolaan utang yang efektif dan efisien,” katanya. Menurut Myrdal, langkah tersebut juga berkaitan dengan karakteristik seri obligasi yang diterbitkan. Ia menjelaskan seri FR0065 yang digunakan dalam transaksi tersebut bukan merupakan seri acuan (benchmark) sehingga likuiditasnya relatif terbatas di pasar. “Seri FR65 ini kan bukan termasuk benchmark. Jadi untuk ditransaksikan di pasar juga tidak terlalu likuid,” ujar Myrdal. Karena itu, pemerintah memilih mekanisme private placement. Jika obligasi tersebut dilepas di pasar sekunder, ia menilai imbal hasilnya berpotensi lebih tinggi dibandingkan tingkat yield yang disepakati dalam transaksi tersebut. “Kalau ditaruh di secondary market, saya rasa yield-nya bisa lebih dari 6,13%. Makanya pemerintah mengambil langkah private placement,” jelasnya. Baca Juga: Rupiah Mengalami Tren Pelemahan, Peluang BI Naikkan Suku Bunga Dinilai Masih kecil
Ekonom Maybank: Private Placement SUN Efektif Redam Tekanan Likuiditas
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Global Markets Economist Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menilai penerbitan Surat Utang Negara (SUN) melalui mekanisme private placement merupakan strategi pemerintah untuk mengelola utang secara lebih efisien ditengah kebutuhan belanja APBN yang cukup besar. Sebelumnya, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia menerbitkan SUN melalui private placement sebesar Rp 4 triliun pada 2 Maret 2026. Instrumen yang diterbitkan adalah seri FR0065 dengan jatuh tempo 15 Mei 2033, kupon 6,625%, dan imbal hasil 6,13%. Menurut Myrdal, kebutuhan pembiayaan pemerintah saat ini cukup besar untuk mendukung berbagai program pembangunan serta belanja negara, seperti sejumlah program prioritas yang memerlukan pendanaan antara lain agenda pembangunan dalam kerangka Asta Cita, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga program Koperasi Desa Merah Putih. Baca Juga: Pemerintah Terbitkan SUN Rp 4 Triliun, Investor Wajib Tahu Risiko Ini Selain itu, pemerintah juga memiliki kewajiban belanja rutin seperti pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN), transfer ke daerah, hingga berbagai bantuan sosial. Kebutuhan likuiditas juga meningkat seiring pembayaran tunjangan hari raya (THR), bantuan sosial, serta pembayaran subsidi dan kompensasi. "Jadi ya wajar sih kalau pemerintah membutuhkan likuiditas. Makanya selagi ada cara untuk melakukan kebijakan pengelolaan utang yang efektif dan efisien, saya rasa sih sah-sah saja melakukan kebijakan ini," ungkap Myrdal kepada Kontan, Rabu (4/3/2026). Ia mencontohkan pada pelaksanaan lelang sebelumnya, dimana target indikatif sebesar Rp 33 triliun namun pemerintah justru menyerap lebih besar yakni Rp 34,1 triliun, dari total penawaran yang masuk sekitar Rp 50 triliun. Di tengah kondisi pasar global yang masih diliputi sikap kehati-hatian investor, Myrdal menilai strategi pemerintah melalui private placement cukup tepat. Ia menilai banyak investor global saat ini cenderung menerapkan strategi investasi risk averse dengan mengurangi eksposur pada aset negara berkembang. “Di tengah kondisi seperti sekarang ini, mayoritas pelaku pasar terutama investor global tengah menghindari aset di emerging market. Jadi strategi pemerintah ini cukup bagus untuk pengelolaan utang yang efektif dan efisien,” katanya. Menurut Myrdal, langkah tersebut juga berkaitan dengan karakteristik seri obligasi yang diterbitkan. Ia menjelaskan seri FR0065 yang digunakan dalam transaksi tersebut bukan merupakan seri acuan (benchmark) sehingga likuiditasnya relatif terbatas di pasar. “Seri FR65 ini kan bukan termasuk benchmark. Jadi untuk ditransaksikan di pasar juga tidak terlalu likuid,” ujar Myrdal. Karena itu, pemerintah memilih mekanisme private placement. Jika obligasi tersebut dilepas di pasar sekunder, ia menilai imbal hasilnya berpotensi lebih tinggi dibandingkan tingkat yield yang disepakati dalam transaksi tersebut. “Kalau ditaruh di secondary market, saya rasa yield-nya bisa lebih dari 6,13%. Makanya pemerintah mengambil langkah private placement,” jelasnya. Baca Juga: Rupiah Mengalami Tren Pelemahan, Peluang BI Naikkan Suku Bunga Dinilai Masih kecil
