KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyinggung-nyinggung soal reshuffle kabinet pada pidato Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia. Pasalnya Jokowi geram masih ada sejumlah kementerian yang getol membelanjakan anggaran untuk impor, produk impor tersebut juga tersedia di dalam negeri.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyebut, mengenai kebijakan reshuffle menjadi kewenangan Presiden. Maka menjadi sah saja jika hal tersebut dilakukan disisa masa kerja 2 tahun kabinet. "Jika kinerja tentang lembaganya atau kementerian tidak tercapai itu bisa aja (reshuffle), makanya butuh evaluasi," kata Tauhid, Minggu (27/3).

Adapun untuk kinerja sektor ekonomi Kabinet Indonesia Maju, Tauhid menilai koordinasi antar Kementerian/Lembaga masih kurang. Ia memberi contoh soal penyelesaian polemik minyak goreng yang seharusnya dilakukan koordinasi dari K/L dari hulu hingga hilir, masih belum terlihat.

Baca Juga: Jokowi: Target 40% Alokasi APBN, APBD, dan BUMN ke Sektor UMKM Akan Dikawal Ketat

"Minyak goreng itu bukan serta merta tugasnya menteri perdagangan aja tapi juga lintas sektor tapi kan nggak kelihatan itu. Misalnya di hulu harus ada koordinasi untuk bagaimana sawitnya, lalu di tengahnya ada sektor industrinya dan di hilirnya ada sektor perdagangan kemudian buffer-nya ada Bulog. Nah kemudian untuk anggaranya ada Menteri Keuangan. Tapi kemarin itu menteri perdagangan yang jadikan tumbal soal minyak goreng," jelasnya.

Kemudian Tauhid menilai perlu ada koordinasi antar kebijakan yang dikeluarkan oleh K/L agar mampu mengatasi permasalahan yang terjadi. Pada polemik minyak goreng terjadi gonta ganti kebijakan yang menandakan belum matangnya kebijakan sebelum diimplementasikan.

"Perlu koordinasi kebijakan itu penting, yang menunjukkan gonta-ganti kebijakan dalam cepat itu kan berarti kan tidak matang kebijakan itu," tuturnya.

Baca Juga: Presiden Minta Belanja Produk Lokal Capai 40%

Pada dua tahun sisa masa kerja kabinet, pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan ialah, mengembalikan pertumbuhan ekonomi ke level di atas 5. Kedua, sinkronisasi antar lembaga dan kementerian sangat diperlukan disisa masa kerja ini. Ketiga, menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan yang meningkat akibat adanya pandemi Covid-19.

Keempat, mengejar ketertinggalan ekonomi dibandingkan negara lain, terutama dari sisi kesejahteraan yaitu pemulihan PDB per kapita.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .