KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Peneliti CORE (Center of Reform on Economics), Yusuf Rendy Manilet menilai target pertumbuhan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebesar 5,4% pada 2026  cukup ambisius di tengah keterbatasan ruang fiskal dan tantangan global yang masih membayangi.

“Target pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,4% yang dipasang pemerintah terlihat cukup optimistis. Postur APBN memang menunjukkan kenaikan belanja dan pendapatan secara signifikan, namun tanpa intervensi tambahan di luar instrumen fiskal yang ada, proyeksi realistis pertumbuhan ekonomi saya perkirakan masih berpotensi di bawah 5%,” ujar Yusuf kepada Kontan, Minggu (17/8/2025).

Ia mengingatkan, asumsi makro yang terlalu optimistis dapat menimbulkan risiko bagi penerimaan negara. 

BWS Gelar Edukasi Keuangan Bagi Pelajar Madiun, Dorong Literasi Sejak Dini

Baca Juga: Anggaran Pertama Prabowo Dinilai Belum Mampu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

“Ketika realisasi pertumbuhan lebih rendah, maka penerimaan negara juga berpotensi meleset dari target. Ini akan menambah tekanan pada defisit maupun pembiayaan,” jelasnya.

Yusuf menyebut ada beberapa tantangan besar yang akan dihadapi pemerintahan Prabowo. Dari sisi domestik, ruang fiskal semakin terbatas sementara kebutuhan belanja, terutama subsidi energi dan program-program prioritas baru terus meningkat. 

Dari sisi global, ketidakpastian harga komoditas, arah kebijakan suku bunga The Fed, hingga potensi perlambatan ekonomi China akan mempengaruhi ekspor dan stabilitas rupiah.

“Tantangan lain adalah efektivitas belanja negara, seberapa jauh APBN bisa benar-benar menjadi stimulus bagi pertumbuhan, bukan sekadar terserap untuk belanja rutin,” tambah Yusuf.

Baca Juga: Pemerintah Bidik Pertumbuhan Ekonomi 5,4% Tahun Depan, Ekonom Beberkan Tantangannya

Meski demikian, peluang juga terbuka. Menurutnya Yusuf, program hilirisasi industri, integrasi pangan dan energi, serta pembangunan infrastruktur yang telah berjalan dapat menjadi motor pertumbuhan jangka menengah jika dieksekusi dengan baik.

Selain itu, posisi Indonesia sebagai salah satu pasar besar dengan bonus demografi memberikan peluang untuk memperluas basis konsumsi domestik dan investasi, asalkan kualitas tenaga kerja ditingkatkan. 

"Pemerintahan baru juga memiliki momentum di awal masa jabatan untuk mendorong reformasi kebijakan struktural, termasuk tata kelola subsidi, pajak, dan birokrasi,” ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News