KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis Inflasi inti yang mengalami penurunan. Secara tahunan Inflasi inti Februari tercatat 2,58%, lebih kecil dibandingkan inflasi inti Januari 2018 yang sebesar 2,69.

Peneliti senior Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menanggapi hal tersebut merupakan cerminan dari perlambatan konsumsi masyarakat, dan hal ini mengindikasikan adanya pelemahan daya beli.

Untuk itu, secara jangka pendek, pemerintah harus menjaga kebijakan jangan sampai kebijakan tersebut berdampak pada penurunan daya beli.

Konsisten Berdayakan Desa, BNI Raih Penghargaan Hari Desa Nasional 2026

“Di antaranya mempertahankan harga BBM dan listrik tidak naik (meningkatkan subsidi) seperti yang baru dijanjikan,” ucapnya, kepada Kontan.co.id, Kamis (8/3).

Dia menambahkan, yang tidak kalah penting yakni memastikan tersedianya lapangan kerja bagi masyarakat, khususnya menengah-bawah, dan iklim berusaha yang lebih baik untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Faisal memprediksi, hingga akhir tahun menurunnya konsumsi masyarakat akan bergantung pada arah kebijakan pemerintah.

“Kalau pemerintah tahun ini meningkatkan bantuan sosial, subsidi, dan meningkatkan akses pendanaan dan pembinaan untuk UMKM, mestinya inflasi inti bisa meningkat tahun ini. Inflasi keseluruhan saya prediksikan tahun ini masih di kisaran 3,5%, kalau pemerintah benar menjaga janjinya untuk menahan kenaikan administered prices,” jelasnya.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), M Ikhsan mengatakan, konsumsi yang menurun saat ini bukan terjadi pada pemerintahan ini saja, namun sudah sejak dua tahun terakhir.

Menurutnya, penurunan ini pengaruh dari kenyamanan seseorang. “Thats we have to understand very well. Kenapa mereka menunggu terus, kalau di tanya kapan investasi tunggu tahun depan. Jadi jawabannya seperti itu,” ujarnya, saat ditemui di Gedung Bapenas, hari ini.

Ikhsan menambahkan, jika ingin meningkatkan konsumsi rumah tangga ataupun investasi, dapat dilakukan dengan cara meningkatkan confidence pada privat sector driven. “Bagaimana cara kita memisahkan antara politik dan ekonomi, that’s another challenge,” imbuhnya.

Di sisi lain, pemerintah harus memperhatikan prioritas lain yakni Implementasi. Pasalnya, implementasi merupakan kunci dari pertumbuhan ekonomi. Untuk itu perlu dilakukan implementasi yang berkualitas dan tidak melakukan implementasi yang tergesa-gesa.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News