JAKARTA. Niat pasangan calon presiden Joko Widodo- Jusuf Kalla untuk mengembangkan sumber energi gas yang murah untuk sektor transportasi dinilai oleh Enny Sri Hartati, ekonom Indef patut diacungi jempol. Apalagi, bila melihat sumber energi yang akan dimanfaatkan tersebut selama ini memang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah.Meskipun demikian, Enny memandang bahwa program kebijakan yang akan diambil oleh pasangan Joko Widodo- Jusuf Kalla tersebut masih kurang konkrit. Dalam kaitannya dengan program efesiensi penggunaan BBM bersubsidi misalnya.Enny mengatakan bahwa pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla harusnya tidak hanya berani menekan konsumsi BBM bersubsidi sesuai kuota yang saat ini ada. Mereka harus juga berani mengurangi kuota BBM bersubsidi pada masa pemerintahan mereka nanti."Misal kalau sekarang 50 juta kiloliter, 2015 misalnya patok 30 juta kiloliter, anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk mensubsidi yang 20 juta itu realokasikan ke infrastruktur gas," kata Enny kepada KONTAN, Jumat (6/6).Selain itu kata Enny, agar lebih efektif pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla juga harus berani menaikkan harga BBM secara terbatas di kisaran Rp 1.000- Rp 1.500 per liter.Enny bilang kenaikan harga BBM yeng dilakukan di tengah pembangunan infrastruktur akan memberikan manfaat ganda. Pertama, memberikan tambahan dana untuk pengembangan infrastruktur gas. Sedangkan manfaat ke dua, mengurangi daya tarik BBM sehingga masyarakat mau beralih menggunakan gas. "Kalau BBM dibiarkan tetap murah, gas tidak akan kompetitif," kata Enny.Dan kalau itu terjadi, Enny khawatir minat investor ikut menginvestasikan dana mereka untuk mengembangkan infrastruktur gas akan berkurang.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Ekonom minta Jokowi-JK naikkan harga BBM
JAKARTA. Niat pasangan calon presiden Joko Widodo- Jusuf Kalla untuk mengembangkan sumber energi gas yang murah untuk sektor transportasi dinilai oleh Enny Sri Hartati, ekonom Indef patut diacungi jempol. Apalagi, bila melihat sumber energi yang akan dimanfaatkan tersebut selama ini memang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah.Meskipun demikian, Enny memandang bahwa program kebijakan yang akan diambil oleh pasangan Joko Widodo- Jusuf Kalla tersebut masih kurang konkrit. Dalam kaitannya dengan program efesiensi penggunaan BBM bersubsidi misalnya.Enny mengatakan bahwa pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla harusnya tidak hanya berani menekan konsumsi BBM bersubsidi sesuai kuota yang saat ini ada. Mereka harus juga berani mengurangi kuota BBM bersubsidi pada masa pemerintahan mereka nanti."Misal kalau sekarang 50 juta kiloliter, 2015 misalnya patok 30 juta kiloliter, anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk mensubsidi yang 20 juta itu realokasikan ke infrastruktur gas," kata Enny kepada KONTAN, Jumat (6/6).Selain itu kata Enny, agar lebih efektif pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla juga harus berani menaikkan harga BBM secara terbatas di kisaran Rp 1.000- Rp 1.500 per liter.Enny bilang kenaikan harga BBM yeng dilakukan di tengah pembangunan infrastruktur akan memberikan manfaat ganda. Pertama, memberikan tambahan dana untuk pengembangan infrastruktur gas. Sedangkan manfaat ke dua, mengurangi daya tarik BBM sehingga masyarakat mau beralih menggunakan gas. "Kalau BBM dibiarkan tetap murah, gas tidak akan kompetitif," kata Enny.Dan kalau itu terjadi, Enny khawatir minat investor ikut menginvestasikan dana mereka untuk mengembangkan infrastruktur gas akan berkurang.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News