KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Ketengakerjaan Ida Fauziyah mengakui dana bantuan subsidi upah (BSU) tak dialokasikan dalam APBN 2021. Dari berita KONTAN sebelumnya, Ida menyebut, pihaknya belum ditugaskan untuk melanjutkan program BSU di tahun ini.

Terkait hal tersebut, Ekonom dan Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan, bansos baiknya tetap diberikan kepada masyarakat yang berpendapatan rendah. Namun Piter menggarisbawahi hanya saja bentuknya yang berubah.

"Tahun ini diberikan misalnya bantuan listrik 100% kepada pelanggan 450 VA dan 50% yang 900 VA. Pemerintah memang nampaknya masih mencari-cari bentuk bantuan yang benar-benar bisa tepat sasaran," jelas Piter kepada Kontan.co.id pada Senin (1/2).

Baca Juga: KSBSI harap bantuan subsidi gaji tetap berlanjut pada tahun ini

Adapun dari pelaksanaan program bansos terutama BSU tahun lalu, Piter menyebut pemerintah perlu memperbaiki dari segi data penerima. Perbaikan data ditekankan perlu menjadi pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh pemerintah.

"Yang terus menjadi fokus perbaikan adalah data. Siapa yang layak dan seharusnya mendapatkan bantuan. Kemudian berdasarkan data tersebut baru disesuaikan bentuk bantuannya dan bagaimana bantuan seharusnya disalurkan," terangnya.

Namun, Piter menambahkan bahwa bantuan bagi pekerja yang masih memiliki penghasilan bukan menjadi prioritas. Masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan perlu menjadi prioritas dalam penerima program bansos di tahun ini.

"Bantuan untuk pekerja yang masih punya penghasilan seharusnya bukan prioritas. Yang harus diutamakan adalah mereka yang kehilangan pekerjaan dan income," ujarnya.

Selanjutnya: Subsidi gaji tak dianggarkan di 2021, ini penjelasan Menaker

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi