Ekonom Nilai Kopdes Merah Putih Berisiko Gerus Pasar UMKM dan Warung Rakyat



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) berisiko menggeser aktivitas usaha yang sudah berjalan, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta warung rakyat.

Pemerintah perlu memastikan koperasi desa mampu menciptakan aktivitas ekonomi baru agar tidak sekadar mengambil pasar pelaku usaha yang sudah ada.

Ekonom senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai, keberhasilan Kopdes Merah Putih tidak cukup diukur dari jumlah koperasi yang dibentuk atau beroperasi.


Baca Juga: Ekonomi Indonesia Terancam Masuk Zona Krisis pada Semester II-2026

Aspek kelayakan usaha, kesiapan pengelolaan, dan kemampuan bersaing di pasar juga perlu diperhatikan.

“Kecenderungannya akan merebut pasar aktivitas ekonomi yang sudah ada, khususnya UMKM dan warung rakyat. KDMP adalah investasi dengan negative real return,” ujar Wijayanto kepada KONTAN, Sabtu (24/10/2026).

Menurut dia, kesiapan pengelolaan, modal, dan rantai pasok menjadi tantangan bagi operasionalisasi Kopdes Merah Putih. Tanpa kesiapan tersebut, koperasi berisiko kesulitan bertahan setelah mulai beroperasi.

“Sangat tidak siap. Banyak yang akan mati begitu beroperasi,” ungkap Wijayanto.

Ia menilai, Kopdes Merah Putih perlu diberi ruang untuk berinovasi sekaligus menghadapi risiko kegagalan usaha. Pemerintah tidak seharusnya mempertahankan koperasi dengan segala cara apabila kegiatan usahanya tidak berkelanjutan.

“Sebaiknya seperti BUMDes dan KUD, KDMP diberi ruang untuk berinovasi dan juga untuk gagal dan tutup akibat seleksi alam. Memaksakan KDMP tetap hidup at all cost bukan langkah bagus,” ujarnya.

Baca Juga: Prabowo Ungkap Penindakan di Program MBG, Ratusan Orang Sudah Dipecat

Wijayanto juga menyoroti risiko penggunaan anggaran negara dalam jumlah besar jika koperasi tidak mampu bertahan.

Terlebih, apabila keberlangsungan usaha bergantung pada penugasan pemerintah, seperti penyaluran bantuan sosial dan pupuk bersubsidi.

“Risiko utama program ini jika KDMP tidak survive, APBN sudah digelontorkan secara masif, dan kegiatan usaha rakyat serta UMKM menjadi bermasalah akibat KDMP,” kata dia.

Menurut Wijayanto, bunga pinjaman yang rendah juga tidak otomatis menjamin usaha koperasi berkembang. Peluang pasar, kapasitas pengelolaan, dan jiwa kewirausahaan tetap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan usaha.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News