Keberadaan Kopdes Merah Putih Berisiko Gerus Pasar UMKM dan Warung Rakyat



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) yang digadang-gadang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi desa menghadapi risiko menggeser usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta warung rakyat yang sudah lebih dulu berjalan. 

Pemerintah perlu memastikan koperasi ini menciptakan aktivitas ekonomi baru, bukan sekadar merebut pasar usaha yang telah ada.

Ekonom senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai, keberhasilan Kopdes Merah Putih tidak cukup diukur dari jumlah koperasi yang dibangun atau mulai beroperasi.


Baca Juga: Zulhas Sebut Kopdes Merah Putih Jadi Pusat Ekonomi UMKM Desa, Bukan Sekedar Jualan

Kelayakan usaha, kesiapan pengelolaan, modal, dan rantai pasok juga harus menjadi perhatian agar koperasi mampu bertahan secara mandiri.

"Kecenderungannya akan merebut pasar aktivitas ekonomi yang sudah ada, khususnya UMKM dan warung rakyat. KDMP adalah investasi dengan negative real return," ujar Wijayanto kepada KONTAN, Sabtu (24/10/2026).

Menurut dia, kesiapan operasional menjadi salah satu persoalan utama program tersebut. Tanpa pengelolaan yang memadai dan model bisnis yang layak, banyak koperasi berisiko kesulitan bertahan setelah mulai beroperasi.

Wijayanto menilai, pemerintah sebaiknya memberi ruang bagi Kopdes Merah Putih untuk berinovasi sekaligus menghadapi risiko kegagalan usaha.

Pemerintah tidak perlu mempertahankan koperasi dengan segala cara apabila kegiatan usahanya tidak berkelanjutan.

Ia mencontohkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai model yang perlu menjadi pembelajaran.

Baca Juga: Wacana Gaji PNS Dibayar Lewat Kopdes, Ini Kata Menkeu Suahasil

Menurut Wijayanto, Kopdes Merah Putih juga harus diberi kesempatan untuk berkembang secara mandiri, termasuk kemungkinan tutup jika tidak mampu bertahan dalam persaingan usaha.

Risiko lainnya adalah penggunaan anggaran negara dalam jumlah besar apabila koperasi tidak mampu bertahan. Terlebih, jika keberlangsungan bisnisnya bergantung pada penugasan pemerintah, seperti penyaluran bantuan sosial dan pupuk bersubsidi.

“Risiko utama program ini jika KDMP tidak survive, APBN sudah digelontorkan secara masif, dan kegiatan usaha rakyat serta UMKM menjadi bermasalah akibat KDMP,” kata Wijayanto.

Ia juga mengingatkan bahwa bunga pinjaman yang rendah tidak otomatis menjamin keberhasilan usaha. Peluang pasar, kemampuan pengelolaan, dan jiwa kewirausahaan tetap menjadi faktor penting bagi keberlanjutan koperasi.

Sebelumnya, pemerintah mendorong Kopdes Merah Putih menjadi pusat pertumbuhan ekonomi desa berbasis UMKM. 

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, koperasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat berjualan, tetapi juga sebagai infrastruktur untuk menyalurkan bantuan pemerintah, barang bersubsidi, dan pembiayaan 

Baca Juga: Soal Gaji ASN Lewat Kopdes, MenpanRB: Asal Tidak Menyusahkan ASN

Selain melalui koperasi desa, pemerintah mendorong UMKM terlibat dalam rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pemerintah mengarahkan agar pemasok program tersebut melibatkan pelaku usaha kecil sehingga manfaat ekonomi dapat menjangkau lebih banyak usaha di tingkat desa.

Dari sisi pembiayaan, Zulkifli menekankan pentingnya bunga pinjaman yang terjangkau bagi UMKM. Ia mencontohkan bunga program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) yang sebelumnya mencapai 22%-24%, kini menjadi 8%.

Sementara itu, bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 6%.

Pemerintah sebelumnya menyebut sebanyak 29.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah rampung dibangun.

Baca Juga: Wacana Gaji PNS Dibayar Lewat Kopdes, Ini Kata Menkeu Suahasil

Dari jumlah tersebut, sebanyak 8.000 koperasi ditargetkan mulai beroperasi secara bertahap sejak 15 Oktober 2026. Namun, Zulkifli belum merinci jumlah koperasi yang telah beroperasi hingga saat ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

TAG: