KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Pemerintah kembali menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) untuk komoditas Crude Palm Oil (CPO), seiring dengan pembukaan ekspor dan pencabutan subsidi minyak goreng.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, menaikkan pajak ekspor akan lebih ideal jika dibandingkan harus melaksanakan DMO seperti saat ini.

Menurutnya, dengan struktur pasar dan distribusi minyak goreng saat ini, kontrol pemerintah terhadap pelaksanaan DMO maupun DPO menjadi lebih sulit.

“Berbeda dengan batubara, kebijakan DMO dapat dilakukan karena struktur pasar lebih dapat dikontrol, dimana jumlah pelaku di setiap rantai pasok lebih sedikit dan kebutuhan domestik paling besar itu hanya untuk PLN ,” ujar Josua kepada Kontan.co.id, Kamis (9/6).

Baca Juga: Sejumlah Komoditas Pangan Ini Jadi Perhatian Khusus Pemerintah

Menurut Josua, pajak ekspor dapat menurunkan harga bahan baku untuk industri di domestik. Memang, terdapat risiko yakni semakin besar pajak yang dikenakan.

“Maka kontrol pemerintah harus lebih ketat karena penyelundupan atau penghindaran pajak ekspor bisa saja terjadi,” ujar Josua.

Senada dengan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira yang mengatakan bahwa penyesuaian pungutan ekspor CPO jauh lebih efektif jika dibandingkan dengan kebijakan DMO saat ini.

Baca Juga: Mendag Masih Berharap Harga Minyak Segera Turun

“Apalagi pelarangan total CPO yang eksesif. Jika besaran pungutan ekspor nya cukup ideal di saat harga CPO internasional tinggi, maka menjadi disinsentif bagi perusahaan sawit untuk mendorong ekspor secara masif. Ujungnya akan ada supply ke pabrik kelapa sawit di dalam negeri terutama untuk minyak goreng,” ujar Bhima.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli