KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai, normalisasi kebijakan otoritas moneter dan otoritas fiskal harus dilakukan secara hati-hati. 

Dalam hal ini, otoritas moneter Indonesia yaitu Bank Indonesia (BI) sudah berencana mengurangi penambahan likuiditas (tapering) pada akhir kuartal I-2022. Di sisi lain, otoritas fiskal sudah menjalani pengurangan defisit untuk menuju maksimal 3% PDB pada tahun 2023. 

“Ini harus dilakukan secara hati-hati dan perlu momentum yang tepat sehingga tidak terjadi kontraksi likuiditas yang berlebihan di masyarakat,” ujar Direktur Celios Bhima Yudhistira kepada Kontan.co.id, Rabu (26/1). 

Meski begitu, Bhima memaklumi memang ini yang harus dijalankan oleh otoritas. Termasuk pemerintah, yang memang sudah berjanji untuk mengembalikan defisit APBN di level yang semestinya. 

Baca Juga: Ekonomi Dunia 2022 Diprediksi Melambat, Risiko Terbesar Datang dari The Fed

Ia mengimbau agar pemerintah tak salah langkah. Untuk mengembalikan defisit di maksimal 3% PDB pada tahun depan sekaligus tetap menjaga pemulihan ekonomi, pemerintah harus tetap berbelanja. Namun, dengan lebih selektif. 

“Belanja yang lebih prioritas sehingga menekan pengeluaran yang belum berdampak signifikan pada pemulihan ekonomi,” tambah Bhima. 

Pemerintah masih tetap harus memperhatikan kekuatan dari kelompok masyarakat menengah ke bawah sehingga upaya untuk menurunkan angka kemiskinan dan membuat pemulihan ekonomi lebih merata. 

Bagi dunia usaha, pemerintah bisa lebih memanjangkan uluran tangannya bagi usaha kecil yang terdmapak pandemi, juga bagi usaha di bidang pariwisata yang masih lamban bergerak. 

Bila tidak menerapkan selektif dalam berbelanja prioritas, Bhima menduga pertumbuhan ekonomi bisa mencapai target yang ditetapkan pemerintah, yaitu di kisaran 5,2% yoy, tetapi kualitasnya rendah karena pemulihan tidak merata. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi