KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengkhawatirkan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung Presiden Prabowo Subianto berpotensi menjadi kasus korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia.

Kekhawatiran itu muncul seiring laporan adanya salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kalibata, Jakarta Selatan, yang dikabarkan tutup akibat kerugian hampir Rp 1 miliar. Kerugian tersebut diduga akibat penggelapan dana oleh pihak yayasan pengelola.

Baca Juga: Pemkot Tangsel Tingkatkan Pemerataan MBG Lewat Penambahan Dapur

Rekomendasi Fashion Hunting Spot di Bangkok

"Pencegahan korupsi apa sudah memadai? Dikhawatirkan MBG berpotensi menjadi kasus korupsi terbesar dan termasif dalam sejarah Indonesia," ujar Wijayanto kepada Kontan.co.id, Minggu (20/4).

Ia menilai, program MBG merupakan proyek besar yang digagas tanpa perencanaan teknokratis yang matang.

Menurutnya, banyak pihak sebenarnya telah memprediksi program ini akan sulit berjalan sesuai rencana.

"Beberapa concern utama, misalnya apakah benar kita perlu menyasar hingga 83 juta siswa? Apakah sudah ada studi dan analisis cost-benefit-nya? Saat ini baru 3 juta siswa yang terjangkau, sementara targetnya 83 juta pada November 2025. Apakah itu realistis? Brazil saja butuh 11 tahun untuk menjangkau 22 juta siswa," jelasnya.

Baca Juga: Imbas Dapur MBG Kalibata Tutup, BGN Bakal Lakukan Audit Mitra Secara Rutin

Dari sisi anggaran, Wijayanto memperkirakan program MBG bisa menyedot dana hingga Rp 300 triliun per tahun.

Padahal, kondisi fiskal Indonesia saat ini sedang menghadapi tekanan, termasuk kesulitan dalam arus kas.

"Secara kasat mata, ini tampak seperti program yang dipaksakan," imbuhnya.

Ia juga menyoroti potensi penyimpangan yang sangat besar di lapangan, apalagi dengan waktu persiapan yang terburu-buru.

Budaya korupsi yang masih mengakar kuat di berbagai level pemerintahan, menurutnya, semakin memperbesar risiko penyelewengan dana.

Baca Juga: Dapur MBG di Kalibata Tak Lagi Beroperasi, Ini Kata Kepala BGN

"Kita harus sadar, budaya korupsi sudah merajalela di Indonesia, dari atas sampai ke bawah. Maka dari itu, ke depan perlu dilakukan rekalibrasi. Target dan perencanaan harus disesuaikan agar program MBG selaras dengan kebutuhan nyata dan sejalan dengan kapasitas fiskal negara," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News