KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu program utama presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam dua kali periode ia menjabat. 

Ekonom sekaligus Direktur Center of Economics and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira menilai pembangunan infrastruktur di era Jokowi mesih menyisakan beberapa masalah. 

"Insfratruktur era Jokowi masih menyisakan masalah," katanya pada Kontan.co.id, Jum'at (25/7). 

Pertama, masih tingginya biaya logistik terhadap produk domestik bruto. Musababnya, belum efektifnya infrastruktur yang dibangun dalam menurunkan biaya logistik khususnya dari kawasan industri ke pelabuhan ekspor. 

Kedua, utang pemerintah meningkat tajam terutama dalam menanggung proyek infrastruktur yang ditanggung APBN, misalnya seperti proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung atau Whoosh. 

Ketiga, penugasan berat kepada perusahaan BUMN menimbulkan tekanan pada likuiditas dan beban utang. 

"Bahkan beberapa BUMN Karya kini masuk dalam kepailitan," jelasnya. 

Keempat, masalah alih fungsi lahan pertanian karena pemanfaatan lahan untuk proyek infrastruktur jadi mengancam ketahanan pangan dalam negeri. 

Kelima, infrastruktur masih didominasi oleh BUMN dan anak cucunya sehingga dampak berganda ke sektor usaha swasta relatif kecil. Bahkan, beberapa sub kontraktor dan vendor swasta gulung tikar akibat pembayaran yang tidak lancar. 

Keenam, infrastruktur belum berkorelasi pada penguatan industri domestik. 

"Hal ini jadi indikasi besarnya komponen impor termasuk mesin dan bahan baku pada saat proyek infrastruktur dikerjakan," tutupnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tri Sulistiowati