KONTAN.CO.ID - Persiapan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atawa voucher pangan yang tengah dilakukan pemerintah diharapkan bisa menurunkan angka kemiskinan. Target pemberian voucher pangan kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di tahun 2018 diharapkan bisa terwujud.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira menilai pemerintah harus punya langkah cadangan jika sulit menyelesaikan sarana dan prasarana voucher pangan di tahun depan.

Bhima menyatakan kunci dari voucher pangan ialah kesiapan infrastruktur. Dia bilang, masa transisi voucher pangan sangat berisiko membuat penyaluran bantuan terhambat. Dia bilang voucher pangan untuk tahun 2018 lebih baik dilakukan secara terbatas.

Ia menyebut, misalnya di dua provinsi saja sebagai pilot project. "Kita sudah belajar kemarin saat penyaluran rastra terlambat satu bulan kemiskinan langsung naik 6.900 orang," kata Bhima kepada KONTAN, Minggu (13/8).

Bhima bilang, pemerintah bisa menggenjot bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai rencana cadangan. Ini bisa dilakukan jika voucher pangan belum bisa diberikan sesuai target pemerintah. "Karena PKH bisa diambil di bank juga, tak seperti voucher pangan yang hanya bisa dituker di e-Warong. Disini problemnya tidak semua e-Warong siap dan terjangkau wilayah orang miskin," jelasnya.

Bhima menyatakan, bantuan sosial (Bansos) memang tak semestinya jadi andalan pemerintah. Menurutnya pemerintah juga harus menjaga agar kemiskinan tidak naik dengan cara lain.

Dirinya menyatakan inflasi harga yang diatur pemerintah (Administered Price) dan harga pangan juga perlu diatur. Selanjutnya menurut Bhima, pemerintah harus memperbaiki penyerapan dana desa. Sistem administrasi pelaporan dan pengawasan dana desa menjadi kunci menurutnya. "Serapan dana desa yang bermasalah bisa jadi penghambat pemberantasan kemiskinan," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati