KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Modus-modus baru untuk mengakali angka inflasi yang dilakukan oleh oknum kepala daerah dinilai akan semakin memperburuk kondisi ekonomi Indonesia. Ekonom mewanti-wanti pemerintah untuk tidak main-main dengan data. 

Macroeconomic, Finance and Political Economy Research Group LPEM UI Jahen F Rezki mengatakan data inflasi yang dimanipulasi tidak dibenarkan dan akan menghilangkan kredibilitas pemerintah serta pembuat kebijakan. 

Ini juga akan menimbulkan keraguan terhadap semua data yang dirilis oleh pemerintah.

Baca Juga: Ekonom: Modus Manipulasi Data Inflasi akan Memperburuk Kondisi Ekonomi

"Dampaknya pada perekonomian adalah, setiap kebijakan yang diambil nanti berdasarkan informasi yang salah," jelas Jahen kepada Kontan, Senin (30/9).

Misalnya jika inflasi dibuat rendah, padahal masyarakat mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan karena harga naik, maka policy response yang diambil bisa keliru. Jahen mewanti-wanti pemerintah tidak boleh main-main dan membohongi data. Hal itu karena akan berimbas kepada kredibilitas pembuat kebijakan, informasi yang tidak akurat, serta pilihan kebijakan yang juga salah. 

"Pemerintah jangan main-main dengan data karena akan berdampak buruk pada perekonomian," ungkapnya. 

Baca Juga: Banyak Pemda Akali Data Inflasi, Kemenko Perekonomian Buka Suara

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian sebut ada modus-modus baru untuk mengakali angka inflasi yang dilakukan oleh oknum kepala daerah. Tito mengatakan modus tersebut saat ini umum dilakukan para kepala daerah untuk utak-atik data inflasi daerahnya. Hal itu dilakukan guna mendapatkan insentif pengendalian inflasi daerah dari pemerintah pusat. 

Selama ini angka inflasi yang terkendali menjadi acuan keberhasilan kepala daerah dalam memimpin daerahnya. Selain itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan juga menggelontor dana insentif jumbo untuk daerah yang dinilai berhasil mengendalikan inflasi. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi