KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Ekonom dan Direktur Center of Economic and Law Studie (Celios) Bhima Yudhistira mengkritik kebijakan baru pemerintah yang menghapus Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng kemasan, sehingga harga produk tersebut dikembalikan kepada mekanisme pasar.

Menurutnya, kebijakan tersebut dapat sangat merugikan masyarakat karena harus membeli minyak goreng kemasan dengan harga yang lebih mahal. 

“Di sisi lain, pelaku usaha sawit menikmati keuntungan ekspor sekaligus harga jual di dalam negeri yang tinggi,” imbuh dia, Jumat, (18/3).

Baca Juga: Sudah Langka, Harga Minyak Goreng Curah Juga Ikut Naik

Penghapusan HET juga berpotensi memicu inflasi, terutama pada bulan April saat momen Ramadan tiba. Ini mengingat permintaan minyak goreng saat Ramadan tumbuh 20% lebih tinggi dibandingkan bulan biasa.

Selain itu, masyarakat juga terkesan dipaksa mengkonsumsi minyak goreng curah bersubsidi. Dari segi harga, minyak goreng bersubsidi tentu lebih murah lantaran diberlakukan HET sebesar Rp 14.000 per liter.

Namun demikian, pengawasan terhadap minyak goreng curah lebih sulit dilakukan karena tidak ada barcode atau kode produksi untuk mendeteksi produk tersebut.

“Minyak goreng curah ini rawan dioplos dengan minyak jelantah,” tukas Bhima.

Baca Juga: Pemerintah Klaim Stok Minyak Goreng Aman, Masyarakat Diminta Tidak Panik

Dia menambahkan, harga minyak goreng kemasan subsidi di Malaysia saat ini setara dengan Rp 8.525 per liter. Jika merujuk ke situ, idealnya harga keekonomian minyak goreng kemasan di Indonesia tidak boleh melampaui Rp 23.000 per liter.

“Disparitas harga keekonomian di Indonesia juga di atas kewajaran,” tandas dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli