KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu menjamin pemerataan kesejahteraan. Kualitas institusi menjadi salah satu faktor penting agar manfaat pembangunan dapat dinikmati lebih luas oleh masyarakat.

Direktur Eksekutif Prasasti Center for Policy Studies, Nila Marita Indreswari menilai, penguatan institusi menjadi kunci bagi Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif.

“Institusi membentuk kesempatan masyarakat. Institusi memengaruhi bagaimana aturan diterapkan, apakah dunia usaha dapat berinvestasi dan berkembang, serta apakah pekerja memiliki kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih baik,” ujar Nila, dalam kuliah umum di Universitas Indonesia (UI), Depok, Senin (12/10).

Kuliah umum yang diinisiasi Prasasti Center tersebut menghadirkan ekonom peraih Nobel James A. Robinson untuk membahas hubungan antara institusi, pembangunan ekonomi, dan pemerataan kesejahteraan.

Robinson mengatakan, pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh investasi, sumber daya alam, dan teknologi. Kualitas institusi serta distribusi kekuasaan politik turut menentukan pemerataan kesempatan ekonomi.

Baca Juga: Karhutla di Kalimantan Tengah, Pemerintah Prioritaskan Perlindungan Tanjung Puting

Ia membedakan institusi menjadi dua kelompok, yakni inklusif dan ekstraktif. Institusi inklusif membuka kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. “Sebaliknya, institusi ekstraktif cenderung memusatkan kekuasaan dan manfaat ekonomi pada kelompok terbatas,” jelas Robinson.

Robinson mencontohkan sistem tanam paksa di Jawa pada masa kolonial Belanda sekitar tahun 1830. Sistem tersebut memperlihatkan bagaimana kekuasaan dapat memengaruhi pembagian manfaat ekonomi.

Contoh sejarah tersebut juga menunjukkan bahwa kegiatan produksi dan perdagangan tidak selalu otomatis menghasilkan kemakmuran yang merata.

"Hasil akhirnya bergantung pada siapa yang menentukan aturan, siapa yang menguasai sumber daya, serta bagaimana manfaat dari kegiatan ekonomi dibagikan,” kata dia.

Dalam pembangunan modern, Robinson menilai negara perlu memiliki kemampuan menjalankan kebijakan dan menegakkan aturan, tetapi tetap disertai mekanisme pengawasan.

“Negara membutuhkan kemampuan untuk menyediakan layanan publik, menegakkan aturan, dan menjalankan kebijakan. Namun, kemampuan tersebut juga perlu disertai tata kelola yang mencegah kekuasaan terkonsentrasi tanpa pengawasan,” jelasnya.

Bagi dunia usaha, kualitas institusi juga memengaruhi kepastian investasi jangka panjang. Kejelasan aturan dan kesempatan bersaing dapat mendorong investasi serta inovasi.

Robinson menegaskan, pembangunan ekonomi bukan sekadar memperbesar ukuran ekonomi, melainkan juga memastikan semakin banyak masyarakat memperoleh kesempatan dan menikmati manfaat pertumbuhan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News