KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Percepatan belanja pemerintah pusat maupun daerah yang berkualitas dinilai bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia agar bisa tumbuh di atas 5,1% pada 2024. Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, untuk belanja pemerintah, perlu diarahkan dalam mempercepat proses realisasi belanja daerah. Hal ini bisa dilakukan dengan mempercepat realisasi skema apresiasi dan konsekuensi jika daerah lambat melakukan belanjanya, seperti yang tertera dalam Undang-Undang Harmonisasi Keuangan Pusat Daerah (HKPD).
Baca Juga: Agar Ekonomi Tumbuh di Atas 5,1%, Ekonom: Dorong Industri Pengolahan dan Digitalisasi “Selain itu, proses monitoring dan evaluasi juga perlu terus diperbaiki terutama dalam pemantauan realisasi belanja kementerian/lembaga. Penentuan sasaran output tiap semester perlu dipertimbangkan dalam rangka percepatan belanja pemerintah. Menurutnya dengan percepatan belanja yang berkualitas, maka ekonomi tahun depan bisa tumbuh lebih dari 5,1%. Belanja yang berkualitas tersebut misalnya dengan mengalokasikan anggaran untuk stimulasi daya beli masyarakat dan belanja modal atau infrastruktur yang umumnya memberikan efek multiplier perekonomian yang besar. Untuk diketahui, pemerintah dan Komisi XI DPR RI sepakat untuk memangkas batas bawah asumsi pertumbuhan ekonomi nasional 2024. Semula, pertumbuhan ekonomi tahun depan diproyeksi dapat mencapai 5,3% - 5,7%. Namun, kini proyeksi pertumbuhan ekonomi 2024 berada pada rentang 5,1%-5,7%. Yusuf berasumsi, diturunkannya batas bawah pertumbuhan ekonomi tersebut karena adanya masalah kondisi ekonomi global, beberapa negara utama global diperkirakan tidak akan tumbuh dibandingkan proyeksi sebelumnya.
Baca Juga: Perlambatan Ekonomi Negara Mitra Dagang Akan Pengaruhi Ketahanan Eksternal RI “Seperti misalnya China, yang masih kesulitan dalam proses transisi ekonomi investasi ke konsumsi. Begitupun juga Amerika Serikat,yang masih dibayangi kondisi geopolitik global,” katanya. Faktor kedua, adalah investasi. Pertumbuhan investasi akan menyesuaikan dengan tahun politik, sehingga peluang investasi tumbuh lebih rendah berpotensi akan terjadi, dan akan ikut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. “Sehingga, untuk menghindari pertumbuhan ekonomi batas bawah maka dorongan tentu harus diperbesar dari pos lain selain investasi seperti belanja pemerintah dan konsumsi rumah tangga,” imbuhnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Herlina Kartika Dewi
