KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kepala Ekonom PermataBank Josua Pardede mengingatkan munculnya risiko fiscal dominance di tengah meningkatnya beban bunga utang pemerintah dan masih rendahnya rasio pajak terhadap produk domestik bruto (tax to GDP ratio) dibandingkan negara peers. Kondisi ini dinilai dapat meningkatkan sensitivitas pasar keuangan domestik terhadap arus modal asing dan pergerakan rupiah. Menurut Josua, ini menciptakan tekanan terhadap fiskal dan meningkatnya kebutuhan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) membuat Indonesia tetap membutuhkan aliran modal asing (foreign inflow) untuk menjaga stabilitas pasar keuangan dan membiayai defisit transaksi berjalan. Karena itu, persepsi investor global terhadap kredibilitas fiskal Indonesia menjadi sangat penting, terutama di tengah meningkatnya risiko outflow dari pasar keuangan domestik saat sentimen global memburuk.

Baca Juga: Garuda Indonesia Siap Layani Pemulangan Jemaah Haji, Lansia Jadi Prioritas “Foreign flows itu masih kita butuhkan karena secara struktural defisit transaksi berjalan harus dibiayai surplus di financial account (transaksi berjalan),” ujar Josua dalam paparannya di Makassar, Jumat (22/5/2026). Ia menjelaskan, ketika ruang fiskal semakin sempit akibat beban bunga utang yang terus meningkat, pemerintah berpotensi memiliki kepentingan untuk menjaga suku bunga tetap stabil agar biaya utang tidak terus naik. Kondisi inilah yang dalam teori ekonomi disebut sebagai fiscal dominance. “Pada saat beban bunga pemerintah meningkat, ada tendensi pemerintah berharap bahwa suku bunga itu relatif stabil supaya beban bunga ini tidak meningkat terus,” katanya. Hal ini sudah terlihat saat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaktifkan Bond Stabilization Fund untuk mengintervensi pasar SBN demi menjaga tingkat yield tetap stabil ketika ada aksi outflow asing yang  juga berefek pada pelemahan rupiah. Menurut Josua,  kondisi dominasi fiskal tersebut menjadi perhatian investor asing dan lembaga pemeringkat global karena dapat mempengaruhi persepsi risiko terhadap aset keuangan domestik, termasuk SBN dan rupiah.

Ia mengingatkan, apabila investor asing melihat ruang fiskal semakin terbatas sementara kebutuhan pembiayaan pemerintah terus meningkat, maka risiko keluarnya dana asing dari pasar domestik dapat meningkat dan menekan nilai tukar rupiah. Terlebih, Indonesia masih sangat membutuhkan partisipasi investor asing untuk menjaga keseimbangan neraca pembayaran dan mendukung stabilitas eksternal. “Jadi kita tidak bisa menutup mata terhadap investor asing karena mereka tetap penting untuk pembiayaan pasar keuangan kita,” ujarnya. Josua menambahkan, perhatian investor saat ini bukan hanya pada besaran defisit APBN yang masih dijaga di bawah 3% produk domestik bruto (PDB), melainkan juga pada kualitas penerimaan negara yang dinilai masih lemah.

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Ia menyoroti tax to GDP ratio Indonesia sebesar 13,3% terhadap PDB, angka ini masih tertinggal dibandingkan negara peers seperti Filipina (14,8%), India (17,7%), dan Vietnam (19%). “Yang dilihat rating agency itu tax to GDP kita masih rendah. Kemampuan penerimaan kita belum cukup optimal untuk menopang belanja yang sangat besar,” katanya. Di sisi lain, Josua memahami langkah pemerintah yang mempercepat belanja negara atau front loading anggaran demi menopang pertumbuhan ekonomi. Namun menurutnya, pasar tetap akan mencermati apakah percepatan belanja tersebut mampu menghasilkan dampak produktif terhadap ekonomi dalam jangka panjang. “Kalau spending itu produktif dan bisa mendrive ekonomi tentu bagus karena GDP pembaginya membesar,” ujarnya. Selain itu, Josua juga mengingatkan kerentanan rupiah terhadap utang pemerintah berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) masih menjadi tantangan tersendiri. Karena itu, pemerintah juga mulai melakukan diversifikasi penerbitan global bond melalui dimsum bond, kangaroo bond, hingga rencana panda bond untuk mengurangi ketergantungan pada pembiayaan dolar AS dan memperluas basis investor global.

Baca Juga: Masyarakat Diminta Tidak Panic Buying Dolar AS, BI: Bisa Menekan Rupiah

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News