KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemerintah menyiapkan lahan 24.000 hektare di Pulau Jawa untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 Gigawatt (GW) menuai sorotan. 

Proyek prioritas besutan Presiden Prabowo Subianto ini dinilai tidak sejalan dengan kapasitas fiskal serta realitas teknis sistem kelistrikan nasional saat ini.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menilai target kapasitas megaproyek ramah lingkungan tersebut sangat sulit dicapai dalam tenggat waktu yang singkat. Menurutnya, proyeksi pembangunan yang dicanangkan pemerintah pusat tersebut terlalu memaksakan diri jika melihat kemampuan ekosistem energi di dalam negeri saat ini.

Baca Juga: Kejar Proyek PLTS 100 GW, Pemerintah Siapkan 24.000 Hektare Lahan di Jawa

"Terlalu ambisius dan kurang realistis. 100 GW itu setara dengan seluruh kapasitas pembangkit kita saat ini, jika dibangun dalam 3 tahun, seperti pidato presiden di Tokyo, sangat tidak mungkin," ujarnya kepada Kontan.co.id, Senin (8/6/2026).

Selain masalah target waktu, Wijayanto menyoroti karakteristik energi surya yang tidak mampu beroperasi sepanjang hari, sehingga membutuhkan infrastruktur penyimpanan energi tambahan yang mahal. 

Menurutnya, hal tersebut berpotensi membebani investasi karena komponen penyimpanan memiliki masa pakai yang cenderung terbatas.

"Hal lain, surya itu bekerja siang hari, sementara kebutuhan listrik kita lebih banyak malam hari, artinya kita perlu investasi battery yang mahal dan tiap beberapa tahun harus ganti," terangnya.

Baca Juga: Butuh Investasi US$ 500 Miliar, Electricity Connect 2026 Fokus ke PLTS & Data Center

Dari sisi pendanaan, Wijayanto berpandangan, proyek ini ditaksir membutuhkan anggaran yang setara dengan pendapatan negara selama dua tahun, sehingga ketergantungan pada investor luar negeri sangat berisiko. 

Lebih lanjut, Wijayanto menambahkan, jika strategi yang digunakan salah, maka proyek bernilai jumbo ini terancam mangkrak.

"Dari sisi investasi, secara total perlu US$ 200 miliar-US$ 300 miliar. Ini nilai bombastis setara dengan APBN kita selama hampir 2 tahun, saat ini sangat tidak memungkinkan. Sementara menggantungkan investor juga tidak realistis," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News