KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Serapan belanja negara diperkirakan tidak akan optimal pada tahun ini. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira memproyeksikan serapan belanja negara hanya akan mencapai 83% dari pagu APBN.

Bhima mengatakan, melihat proporsi dan pertumbuhan serapan anggaran APBN hingga Oktober 2022, terdapat kekhawatiran, jika belanja negara dipaksa untuk didorong sepenuhnya maka akan berpengaruh pada kualitas dari belanja itu sendiri.

Meski begitu, Ia menyebut, jika ingin memaksimalkan serapan anggaran belanja, tidak harus diterapkan pada semua pos belanja. Pemerintah bisa memilah serapan belanja yang harus diprioritaskan dan bisa merealokasikan belanja dari pos belanja yang tidak terlalu krusial k epos belanja yang paling dibutuhkan.

Misalnya serapan yang masih rendah ada pada pos belanja modal.

Baca Juga: Sri Mulyani Pastikan Sisa Anggaran BLT BBM Akan Cair Desember 2022

“Pos belanja modal ini harusnya didorong. Karena belanja modal yang utamanya untuk infrastruktur dasar misalnya sebagian di alihkan untuk infrastruktur transisi energi. Pos belanja modal ini serapannya harus lebih cepat  di cairkan. Termasuk mempercepat pengadaan proyek-proyek untuk kebutuhan tahun depan bisa dimajukan,” tutur Bhima kepada Kontan.co.id, Kamis (24/11).

Selain itu, pemerintah juga bisa menambah pos belanja bantuan sosial dengan mengalihkan anggaran belanja di pos lain yang kurang diprioritaskan. Hal ini untuk mengatasi kondisi inflasi yang mulai tinggi serta adanya tekanan dari sisi makro ekonomi yang bisa mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk miskin.

“Jadi pemerintah bisa mempercepat realisasi bansos atau menambah penambahan alokasi belanja bansos,” jelasnya.

Adapun Bhima juga turut menyoroti terkait dana transfer ke daerah (TKD). Menurutnya jika pemerintah ingin daerah berlomba-lomba meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan stimulus kepada UMKM, baiknya pemerintah menambahkan dana insentif daerah.

Namun di sisi lain pencairan insentif daerah juga harus lebih dipercepat lagi sehingga serapannya menjadi lebih cepat. Dengan adanya insentif yang berkualitas ini, maka Pemda bisa berlomba-lomba mengoptimalkan belanjanya untuk bisa mengendalikan harga pangan di berbagai daerah utamanya menjelang akhir tahun ini.

Baca Juga: Realisasi Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Telah Mencapai Rp 208,7 Triliun

Dengan serapan yang berkualitas tersebut, Bhima memproyeksikan realisasi belanja negara tahun ini akan mencapai 90% dari target. Meski begitu, menurutnya perkiraan tersebut masih belum cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

“Jadi butuh tingkat serapan anggaran yang tinggi di kuartal ini, harus 100% serapan belanjanya,” kata Bhima. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi