KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gambaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 mulai terkuak. Ini setelah Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati postur sementara APBN 2023.

Adapun dalam postur tersebut, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) telah disepakati Rp 993,2 triliun alias masih sama dengan usulan dalam RAPBN Tahun Anggaran 2023 sebelumnya. Sebagai pembanding, anggaran belanja K/L tahun 2022 adalah sebesar Rp 1.032,5 triliun.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, belanja K/L akan cukup berdampak kepada perekonomian Indonesia ke depannya. Namun dengan catatan bahwa belanja tersebut dialokasikan untuk penggunaan produk dalam negeri serta mendorong peningkatan tenaga kerja di domestik.

Baca Juga: Ekonom: Postur Sementara APBN 2023 Lebih Mengarah ke Pemulihan Ekonomi

Josua bilang, belanja Kementerian Pertahanan dengan porsi terbesar seharusnya bisa digunakan untuk berbelanja produk pertahanan hasil produksi di dalam negeri, PT Pindad misalnya.

Begitu pula dengan belanja Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Kementerian Kesehatan yang bisa memanfaatkan produksi di dalam negeri.

"Dengan melakukan belanja produk di dalam negeri, maka multiplier effect terhadap ekonomi akan tercipta di domestik, bukan di negara asal impor barang tersebut," ujar Josua kepada Kontan.co.id, Rabu (14/9).

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan bahwa anggaran Kementerian Pertahanan selama ini terbesar untuk pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) di luar negeri. Sehingga dampaknya terhadap perekonomian di dalam negeri menjadi minimal.

Oleh karena itu, Piter bilang, perlu ada terobosan besar di mana Kementerian Pertahanan harus juga mendorong tumbuh berkembangnya industri senjata di dalam negeri.

Dengan demikian impor alutsista bisa secara bertahap dikurangi dan anggaran untuk Kementerian Pertahanan bisa lebih optimal dalam membantu perekonomian di dalam negeri.

Baca Juga: Disepakati, Ini Postur Sementara APBN 2023, Defisit Rp 598,2 Triliun

Asal tahu saja, lima porsi belanja paling besar terdiri dari, belanja Kementerian Pertahanan Rp 133,4 triliun naik dari tahun lalu yang sebesar Rp 131,9 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Rp 122,3 triliun turun dari tahun lalu yang sebesar Rp 125,2 triliun.

Selanjutnya, belanja untuk Kepolisian Rp 108,4 triliun naik dari tahun lalu yang sebesar Rp 107,8 triliun, Kementerian Kesehatan Rp 125,6 triliun naik dari belanja tahun lalu yang sebesar Rp 88,5 triliun, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Rp 77,9 triliun, turun dari belanja tahun lalu yang sebesar Rp 80,2 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto