KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Ekonom Senior Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Aviliani mengatakan belanja pemerintah perlu dipercepat pada kuartal 2 dan 3 tahun ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Hal ini mengingat konsumsi masyarakat yang masih lemah hingga saat ini.

"Menurut saya yang harus dilakukan di triwulan 2 dan 3 ini justru government spending, pemerintah harus belanja lebih cepat," ujar Aviliani dalam dialog virtual Tunjangan Hari Raya Dorong Konsumsi, Senin (26/4).

Menurutnya, percepatan belanja tersebut mulai dari pembangunan infrastruktur, dimana sektor ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta belanja dari bantuan langsung tunai (BLT) yang diharapkan bisa tepat waktu.

Menurutnya, dengan percepatan pada belanja pemerintah, ini akan memberikan efek ganda kepada masyarakat hingga swasta. "Biasanya kalau pemerintah belanja, swastanya jalan, masyarakat akan kena dampak," ujarnya.

Baca Juga: Bisnis digital topang kinerja BNI di kuartal pertama 2021

Sementara itu, untuk mendorong konsumsi masyarakat, dia pun meminta agar pemerintah fokus pada penerapan protokol kesehatan di tempat-tempat yang bisa mengundang masyarakat berbelanja.

Pasalnya, saat ini masyarakat berbelanja untuk memenuhi sandang, pangan dan wisata. Sementara, banyaknya lokasi yang ditutup karena Covid-19 menghalangi masyarakat untuk membelanjakan uangnya.

"Orang ini kan antusiasnya bukan sandang, pangan, papan, sekarang sandang, pangan wisata. Nah, tetapi karena banyak lokasi itu ditutup gara-gara Covid-19 sehingga spending terlambat. Jadi harus seimbang protokol kesehatan harus ditingkatkan anggarannya supaya orang itu tetap bisa melakukan spending," kata Aviliani.

Adapun, Aviliani mengatakan perekonomian Indonesia tahun ini sudah lebih baik tetapi belum normal seperti sebelumnya. Dia pun memperkirakan ekonomi Indonesia di kuartal I 2021 masih akan tumbuh negatif dan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2021 akan tumbuh sekitar 4%.

Selanjutnya: Banyak terima insentif, menaker Ida Fauziyah minta pengusaha patuh bayar THR

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli