KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Bhima Yudhistira, Ekonom dan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) menuturkan pemerintah ada baiknya memperbesar alokasi penggunaan crude palm oil atau CPO untuk industri pangan terutama minyak goreng. Hal tersebut sebagai langkah memperbaiki polemik persoalan minyak goreng saat ini.

Bhima mengakui bahwa, upaya mendorong program biodiesel (B30) patut diacungi jempol. Hanya saja berkaca pada kondisi saat ini perlu ada pengurangan alokasi CPO untuk biodiesel.

"Pemerintah sekarang ini menunda dulu program B30 atau diturunkan alokasinya untuk B30 dan memperbesar alokasi untuk penggunaan CPO dalam negeri untuk industri minyak goreng ataupun industri pangan lainnya di luar B30," kata Bhima kepada Kontan.co.id, Kamis (17/2).

Puluhan Ribu Mitra Gojek-GoPay Raih Penghargaan, Ini Alasannya!

Baca Juga: Pemerintah Bantah Ada Kaitan Program Biodiesel dengan Kelangkaan Minyak Goreng

Bhima mengkhawatirkan kondisi harga minyak goreng saat ini justru berimbas pada inflasi ke depan. Terlebih beberapa bulan lagi mendekati periode ramadhan dan Idul Fitri.

Kemudian juga tata kelola CPO khususnya domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) sawit harus diawasi dengan ketat. Pemerintah diminta untuk memastikan bahwa seluruh produsen CPO di dalam negeri mematuhi kebijakan tersebut.

"Ada sanksi yang tegas bagi perusahaan kelapa sawit yang tidak memenuhi ketentuan soal DMO dan DPO artinya mungkin juga bisa dicabut izin usahanya ekspor atau tidak diberikan rekomendasi ekspor sampai dengan pencabutan izin usaha apabila dalam waktu tertentu tidak ada perbaikan untuk pemenuhan DMO dan DPO," paparnya.

Baca Juga: Gapki Menilai, Ada Dua Pekerjaan Rumah Besar di Industri Kelapa Sawit

Tak hanya dua hal itu, Bhima juga meminta pemerintah memastikan apa yang menjadi penyebab harga minyak goreng yang belum stabil baik dari hulu ke hilir. Rantai distribusi minyak goreng hingga ke tingkat yang paling kecil harus dipastikan berjalan sesuai dengan aturan.

"Ini kan juga harus dicek juga jangan sampai terjadi spekulasi penimbunan atau kesengajaan untuk menahan pasokan di masyarakat," imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News