KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat banyak target indikator pembangunan nasional yang diperkirakan tidak tercapai tahun ini. Dari 19 target sasaran pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024, hanya 2 yang telah tercapai, dan 3 diperkirakan tercapai. Sementara 14 indikator lainnya diperkirakan tidak tercapai. Target pembangunan yang diperkirakan tak tercapai tahun ini, mulai dari pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, hingga target ketersediaan beras.
Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai, faktor utama adalah target RPJMN yang tidak realistis, dan cenderung terlalu agresif. “Hal yang sama akan terulang di periode kepemimpinan Prabowo 2024-2029, jika tidak ada perbaikan cara menghitung target,” tutur Wija kepada Kontan, Selasa (12/11).
Baca Juga: Bappenas Sebut 14 Indikator Pembangunan Diperkirakan Tak Tercapai di 2024 Misalnya saja target pertumbuhan ekonomi. Wija memperkirakan, target pertumbuhan ekonomi yang dalam lima tahun kedepan adalah kisaran 5% hingga 6%. Menurutnya target tersebut sudah cukup baik, asalkan diiringi pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan/ Adapun Wija menilai, penyebab tidak tercapainya mayoritas dari target pembangunan adalah karena disebabkan, sepanjang 2019-2024 unsur politik pilpres 2024 sangat menonjol dalam pemerintahan. Hal tersebut lanjutnya, sangat mengganggu konsentrasi pemerintah dalam mewujudkan program kerjanya. Faktor lain, Presiden Joko Widodo dan kabinetnya kala itu, dinilai sibuk mengurusi hal-hal yang tidak masuk dalam program kerja, seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, energi dan dana yang digunakan, tersita banyak hanya untuk pembangunan IKN. Wija menyampaikan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto baiknya mengambil pelajaran dari pemerintahan sebelumnya. Hal ini agar target capaian pembangunan dalam lima tahun ke depan bisa tercapai sepenuhnya. Hal yang bisa dilakukan misalnya, fokus pada target dan dijalankan oleh tim yang handal. “
Carrot and stick perlu diterapkan, untuk memastikan kabinet berjalan dengan baik. Perhatian perlu diberikan kepada Kemenkeu, perlu dukungan politik yang kuat,” ungkapnya.
Baca Juga: Kementerian dan Lembaga Bertambah, Sri Mulyani Pastikan Tak Perlu Rombak APBN 2025 Wija membeberkan, perhatian serius perlu ditujukan kepada Kemenkeu karena, sukses atau tidaknya program Prabowo akan bergantung pada kondisi ketersediaan fiskal. Menurutnya, tanpa adanya dana yang memadai, rencana hanya akan akan tetap menjadi rencana. Sementara itu, kondisi fiskal akan berat, serta adanya kemungkinan tax ratio akan turun lagi tahun 2024 ini, dan tahun 2025 belum tentu juga akan membaik kondisinya. Tantangan lain, Wija melihat, koordinasi antar kementerian/lembaga (K/L) akan sulit dilakukan karena jumlahnya yang bertambah banyak. Menurutnya, kementerian baru dan kementrian yang baru dipisahkan, memerlukan waktu dua hingga tiga tahun untuk membuatnya siap berfungsi optimal. “Penggantian ratusan kepala daerah oleh PJ, ini mengurangi kinerja secara signifikan, padahal pemerintah daerah merupakan ujung tombak pemerintah pusat dalam mendeliver karya,” ungkapnya. Sebelumnya, Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy membeberkan target pembangunan yang diperkirakan tidak tercapai tahun ini.
Indikator Perekonomian 1. Pertumbuhan ekonomi dalam RPJMN ditargetkan 6,2%-6,5%, serta dalam RKP ditargetkan 5,3%-5,7% (diperkirakan tidak tercapai). 2. Target pertumbuhan investasi dalam RPJMN sebesar 6,6%-7%, dan target di RKP sebesar 6,2%-7% (diperkirakan tidak tercapai). 3.
Share industri pengolahan dalam RPJMN ditargetkan 21,00% (diperkirakan tidak tercapai). 4. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) dalam RPJMN ditargetkan 3,6%-4,3% dan dalam RKP 5%-5,7% (diperkirakan tidak tercapai).
Kesejahteraan sosial 1. Tingkat kemiskinan dalam RKP ditargetkan dalam RPJMN sebesar 6%-7%, dan dalam RKP sebesar 6,5%-7,5%, (diperkirakan tidak tercapai). 2. Gini rasio ditargetkan dalam RPJMN sebesar 0,360-0,374 dan dalam RKP sebesar 0,374-0,377 (diperkirakan tidak tercapai). 3.
Nilai tukar petani dalam RPJMN ditargetkan 105, serta dalam RKP sebesar 105-108 (telah tercapai).
Baca Juga: Prabowo Minta Menteri Inventarisasi Proyek Hilirisasi 26 Komoditas Energi dan Pangan 1. Sektor pola pangan harapan dalam RPJMN ditargetkan 95,2, dan dalam RKP sebesar 95,20 (diperkirakan tercapai). 2. Penurunan emisi GRK dalam RPJMN dan RKP ditargetkan sebesar 27,27% (telah tercapai). 3. Ketersediaan beras dalam RPJMN ditargetkan 46,8 juta ton dan dalam RKP sebesar 46,84 juta ton, (diperkirakan tidak tercapai). 4. Target porsi EBT dalam bauran energi nasional dalam RPJMN ditargetkan menuju 23%, dan dalam RKP 19,50%, (diperkirakan tidak tercapai).
Pembangunan sumber daya manusia (SDM) 1. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas dalam RPJMN ditargetkan 9,18 tahun, dan dalam RKP 2,29 tahun, (diperkirakan tercapai). 2. Angka kematian ibu dalam RPJMN dan RKP ditargetkan 183 orang per 100.000 kelahiran, (diperkirakan tercapai). 3. Partisipasi kasar pendidikan tinggi (PT) dalam RPJM ditargetkan 37,63% dan dalam RKP 32,28%, (diperkirakan tidak tercapai).
4. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita dalam RPJMN dan RKP ditargetkan 14%, (diperkirakan tidak tercapai).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Khomarul Hidayat
