KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Perlambatan pertumbuhan kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dinilai lebih dipengaruhi oleh lemahnya kondisi sektor riil dibandingkan keterbatasan likuiditas perbankan. Melemahnya daya beli masyarakat hingga perubahan pola belanja disebut menjadi faktor utama yang menekan kinerja pelaku UMKM.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, tren pertumbuhan kredit UMKM memang terus melambat dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, kondisi tersebut terjadi di tengah likuiditas perbankan yang masih longgar sehingga bukan berasal dari sisi kemampuan bank dalam menyalurkan kredit.

"Kalau kita bicara berdasarkan segmen bisnisnya memang kredit UMKM menunjukkan tren perlambatan. Sementara kondisi likuiditas perbankan sampai dengan saat ini masih dalam kondisi yang ample ataupun masih terjaga," ujar Josua dalam agenda assesmen BI dalam mendorong pembiayaan, Jumat (24/7/2026).

Baca Juga: Pemerintah Benahi Hambatan Investasi Kereta Gantung di Danau Toba

Ia menilai terjadi divergensi dalam penyaluran kredit. Di satu sisi, kredit kepada korporasi masih mampu tumbuh cukup tinggi, sedangkan kredit UMKM justru melambat.

Mengacu data sementara Bank Indonesia (BI), kredit UMKM per Juni 2026 masih tumbuh tipis 1% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp 1.519,1 triliun. Meski tipis, sebenarnya pertumbuhan menunjukkan laju dari pertumbuhan 0,6% yoy pada bulan sebelumnya.

Meski tumbuh, lanju pertumbuhan kredit UMKM tersebut masih jauh dari pertumbuhan kredit secara umum yang mencapai 12,6%.

Menurut Josua, salah satu penyebab utama perlambatan tersebut adalah melemahnya daya beli masyarakat. Ia mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan jumlah kelas menengah mengalami penurunan pada periode 2019 hingga 2025. Kondisi tersebut, menurutnya, juga dipengaruhi dampak pandemi Covid-19.

Selain itu, Josua menilai struktur rantai pasok (value chain) industri manufaktur di Indonesia juga belum cukup mendukung pengembangan UMKM. Berbeda dengan negara-negara seperti Korea Selatan, Jerman, dan Jepang yang industri besarnya banyak memanfaatkan produk UMKM sebagai bagian dari rantai produksinya.

Di sisi lain, membanjirnya produk impor, baik bahan baku, barang setengah jadi maupun barang jadi, turut menekan daya saing pelaku UMKM di dalam negeri.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Ultimatum Peserta Tax Amnesty, Pemeriksaan Pajak Dimulai Awal 2027

Faktor lain yang ikut memengaruhi adalah perubahan perilaku belanja masyarakat. Konsumen kini semakin banyak beralih dari belanja di toko atau warung secara konvensional ke platform digital melalui aplikasi daring.

Menurut Josua, fenomena tersebut memang mendorong perlunya percepatan digitalisasi UMKM. Namun, perubahan pola konsumsi itu juga menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha yang belum mampu beradaptasi.

Karena itu, ia menilai upaya mendorong pembiayaan UMKM tidak cukup hanya melalui kebijakan di sektor keuangan. Perbaikan kondisi pasar dan struktur ekonomi juga perlu menjadi perhatian agar permintaan terhadap pembiayaan kembali meningkat.

"Jadi sebelum kita masuk kepada pembiayaan, kita perlu melihat juga bagaimana pasar ataupun bisnis dari UMKM itu sendiri. Likuiditas tidak ada masalah, artinya yang harus kita benahi dulu bagaimana struktur ekonomi yang ada saat ini," katanya.

Josua menambahkan, tekanan terhadap kredit UMKM terutama terjadi pada sektor perdagangan dan manufaktur yang selama ini menjadi kontributor terbesar penyaluran kredit UMKM. Sementara itu, kredit UMKM di sektor pertanian dinilainya masih menunjukkan kondisi yang relatif baik.

Meski demikian, ia mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah dan regulator, termasuk penerbitan POJK Nomor 19, yang diharapkan dapat membantu mempercepat pemulihan kinerja UMKM ke depan. Namun, menurutnya, penyelesaian persoalan struktural tetap menjadi kunci agar pertumbuhan kredit UMKM dapat kembali meningkat.

Baca Juga: Presiden Prabowo: Pemerintah Tidak Anti-Kritik, tetapi Bukan Fitnah

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News