KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research Institute Ariawan Rahmat menilai pemberian insentif pajak untuk restrukturisasi badan usaha milik negara (BUMN) melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) tidak seluruhnya sebatas menjaga netralitas pajak.
Sebagian fasilitas, terutama Pajak Penghasilan (PPh) final dengan tarif 0%, dinilai sudah mengandung unsur subsidi. Menurut Ariawan, fasilitas pajak dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2026 perlu dilihat berdasarkan jenis dan tujuan transaksinya. Sebagian fasilitas memang diperlukan agar ketentuan pajak tidak menjadi penghambat restrukturisasi perusahaan. Namun, pemberian PPh final 0% untuk sejumlah transaksi dinilai telah melampaui prinsip netralitas pajak.
Baca Juga: Insentif Pajak Danantara Dinilai Perlu Dievaluasi, Ini Pertimbangannya "Sebagian besar isinya menjaga netralitas pajak, yaitu agar pajak tidak menentukan jadi atau tidaknya restrukturisasi. Sebagian lagi, terutama PPh final 0%, sudah melewati batas netralitas dan pada praktiknya merupakan subsidi," ujar Ariawan kepada KONTAN, Rabu (18/11). Ariawan menjelaskan, skala restrukturisasi BUMN menjadi salah satu alasan pemerintah memberikan fasilitas tersebut. Danantara berencana memangkas jumlah BUMN dan anak usahanya dari 1.074 entitas menjadi sekitar 250 entitas melalui divestasi, merger, likuidasi, maupun konsolidasi vertikal. Tanpa fasilitas perpajakan, pengalihan aset dalam proses restrukturisasi berpotensi menimbulkan beban pajak yang besar. Pasalnya, berdasarkan ketentuan umum, pengalihan aset dinilai menggunakan harga pasar, sedangkan selisih antara harga pasar dan nilai buku dapat menjadi penghasilan kena pajak. Sebagai ilustrasi, aset dengan nilai buku Rp 1 triliun dan nilai pasar Rp 3 triliun yang dialihkan dari satu BUMN ke BUMN lain berpotensi menimbulkan PPh badan sebesar Rp 440 miliar. Perhitungan tersebut berasal dari selisih nilai pasar dan nilai buku sebesar Rp 2 triliun dikalikan tarif PPh badan 22%. Padahal, transaksi tersebut tidak selalu menghasilkan arus kas bagi perusahaan yang melakukan restrukturisasi. Akibatnya, grup BUMN harus menyediakan dana dari kas atau mengambil utang untuk membayar pajak atas pengalihan aset miliknya sendiri. "Kalau kondisinya begitu, banyak konsolidasi tidak akan dijalankan," katanya. Dia juga menjelaskan, fasilitas nilai buku yang sebelumnya tersedia melalui PMK Nomor 1 Tahun 2026 belum mencakup seluruh bentuk restrukturisasi BUMN. Fasilitas tersebut antara lain mencakup merger, peleburan, pemekaran, dan pengambilalihan, dengan persetujuan DJP secara kasus per kasus. Sementara itu, program perampingan BUMN juga mencakup likuidasi, pengurangan modal, pembelian kembali saham, hingga pengalihan lini usaha. Menurutnya, PP 41/2026 mengisi kekosongan pengaturan tersebut sekaligus menjalankan amanat Pasal 89A UU BUMN. Meski demikian, Ariawan menilai pemberian fasilitas pajak tetap perlu diimbangi dengan pengawasan terhadap manfaat ekonomi dan biaya fiskalnya. Danantara sebelumnya menyebut restrukturisasi BUMN berpotensi menghasilkan penghematan langsung sekitar Rp 50 triliun apabila jumlah perusahaan berhasil dipangkas menjadi sekitar 254 entitas. Menurut Ariawan, angka tersebut perlu dijadikan pembanding terhadap biaya fiskal yang timbul dari pemberian fasilitas pajak. Dia menambahkan, hingga kini belum terdapat angka resmi yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai potensi kehilangan penerimaan negara akibat insentif tersebut. Ariawan juga mengingatkan agar angka Rp 500 triliun yang beredar tidak langsung ditafsirkan sebagai potensi kehilangan penerimaan pajak. Pasalnya, belum jelas apakah angka tersebut merujuk pada nilai pajak atau nilai transaksi. Sebagai pembanding, total belanja perpajakan Indonesia pada 2024 tercatat sebesar Rp 400,1 triliun atau setara 1,81% terhadap produk domestik bruto (PDB). Oleh karena itu, apabila Rp 500 triliun benar merupakan nilai pajak, angka tersebut bahkan melampaui seluruh belanja perpajakan dalam setahun.
"Angka sebesar itu perlu disertai rincian perhitungannya," tegasnya. Sebagai catatan, sebelumnya Mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa nilai pajak yang timbul dari proses konsolidasi BUMN diperkirakan bisa mencapai Rp 500 triliun.
Baca Juga: RUU Perampasan Aset Selangkah Lagi Disahkan, DPR Siapkan Rapat Paripurna Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News