KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah pusat hingga akhir September 2020 mencapai Rp 5.756,87 triliun dengan rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 36,41%.

Secara nominal, posisi utang Pemerintah Pusat juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Dalam laporan APBN KiTa edisi Oktober 2020 menjelaskan bahwa peningkatan utang tersebut disebabkan pelemahan ekonomi akibat Covid-19 serta peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional.

Sementara itu, pemerintah juga telah merealisasikan pembiayaan utang hingga akhir September 2020 yang mencapai Rp 810,77 triliun.

Baca Juga: Dana asing akan kembali mengalir selepas pemilihan presiden AS

Pembiayaan tersebut terbagi atas realisasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Neto sebesar Rp 790,64 triliun atau tumbuh 155,1% dari tahun sebelumnya dan realisasi pinjaman Rp 20,13 triliun atau tumbuh negatif 259,5% dari tahun sebelumnya.

Ekonom Bank Permata, Josua Pardede mengatakan, total pembiayaan utang yang harus di bayar pemerintah mencapai Rp 810,77 triliun hingga September 2020. Pembiayaan ini meliputi  pembiayaan melalui SBN mencapai Rp 790,64 triliun (net), sementara pembiayaan melalui utang lainnya mencapai Rp 20,13 triliun.

Berdasarkan jadwal lelang dari Kementerian Keuangan, pemerintah berencana menerbitkan SBN dengan nilai total sebesar Rp212,93 triliun (gross) pada kuartal 4-2020.

Menurutnya, bila dilihat dari target untuk SBN serta realisasi, Josua memperkirakan pembiayaan melalui SBN ini tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran.

Baca Juga: Kemenkeu optimis realisasi pembiayaan utang bisa capai target hingga akhir tahun 2020

Editor: Noverius Laoli