KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali menginjeksi likuiditas sebesar Rp 100 triliun ke bank Himbara dan Bank DKI.

Tambahan dana tersebut, salah satunya diharapkan mampu meredam kenaikan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun yang saat ini telah mencapai 6,84% atau mendekati 7% per 25 Maret 2026.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, menilai dari perspektif ekonomi dan persepsi pasar, keterlibatan bank terutama bank BUMN dalam membeli SBN di pasar sekunder bisa dipandang sebagai perpanjangan tangan pemerintah.

Langkah Strategis Menuju Kebangkitan Industri Tekstil Indonesia

Baca Juga: KPK Bantah Alihkan Status Penahanan Yaqut Secara Diam-diam

Pasalnya, aksi beli tersebut dapat menopang harga obligasi dan menahan kenaikan yield, yang pada akhirnya membantu menekan biaya utang negara. Namun ia menekankan, hal tersebut tetap sah selama berada dalam koridor mekanisme pasar.

“Jadi secara bentuk bukan pembiayaan langsung, tetapi secara akibat ekonomi memang bisa membantu pemerintah,” tutur Josua kepada Kontan, Kamis (26/3/2026).

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya menjaga tiga aspek utama, yakni sumber dana, motif pembelian, dan transparansi. Jika bank membeli SBN berdasarkan pertimbangan bisnis, maka hal itu merupakan praktik pasar yang wajar, mengingat perbankan menguasai sekitar 20% SBN domestik yang dapat diperdagangkan.

Sebaliknya, jika pembelian didorong oleh kebijakan yang terlalu kuat, dilakukan berulang, dan tidak transparan, maka pasar berpotensi menilai disiplin pasar melemah.

Josua juga menggarisbawahi bahwa desain kebijakan saat ini tidak bertujuan memaksa bank menjadi penyerap SBN. Hal ini tercermin dari ketentuan bahwa penempatan dana pemerintah di bank BUMN tidak boleh digunakan untuk membeli SBN maupun surat Bank Indonesia.

“Jadi ini (bentuk) dukungan tidak langsung yang sah selama tetap berbasis mekanisme pasar, bersifat sementara, dan sangat transparan,” tandasnya.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya membeberkan, pihaknya melakukan injeksi dana Rp 100 triliun ke bank Himbara dan Bank DKI pada pertengahan Maret 2026 atau sekitar sepekan sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Baca Juga: Memperkuat Pemberdayaan Ekonomi Desa, Amartha Luncurkan Amartha Empower

“Dana Rp 100 triliun itu supaya bank bisa beli obligasi (SBN). Kalau bank beli bond (SBN), yield bisa ditekan turun lagi,” ujar Purbaya kepada awak media di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta Pusat, Rabu (25/3/2026).

Menurutnya, tambahan likuiditas ini memang tidak besar, namun cukup untuk mencegah lonjakan yield yang terlalu tajam. Ia menyebut kenaikan yield sebesar 0,1% hingga 0,4% saja sudah mencerminkan adanya tekanan likuiditas di sistem perbankan.

Purbaya mengaku keputusan penyuntikan dana diambil setelah melihat indikasi kekurangan likuiditas di perbankan. Sebelumnya, pemerintah juga telah menempatkan dana sekitar Rp 200 triliun, sehingga total injeksi likuiditas saat ini mencapai sekitar Rp 225 triliun, mengingat Rp 75 triliun sudah ditarik pada awal tahun.

“Saya cek, ternyata bank memang kekurangan likuiditas. Jadi kita tambah lagi ke sistem. Kita jaga likuiditas ini dengan serius,” jelasnya.

Dana tersebut ditempatkan secara fleksibel di sejumlah bank, dengan fokus awal pada bank-bank yang berada dalam kendali pemerintah. Salah satunya, Bank DKI disebut menerima alokasi sekitar Rp 2 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News