KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang di kisaran 5,61% dinilai belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Sejumlah ekonom menilai pertumbuhan tersebut masih ditopang oleh belanja pemerintah dan faktor musiman, sehingga belum mampu mendorong penciptaan lapangan kerja formal yang berkualitas secara signifikan.

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mengatakan rendahnya serapan tenaga kerja formal di tengah pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi menunjukkan kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia masih lemah.

Baca Juga: CORE: Potensi Efisiensi Anggaran Program MBG Bisa Mencapai Rp 40 Triliun

Menurutnya, selama lebih dari satu dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% banyak ditopang oleh sektor-sektor yang tidak memiliki daya serap tenaga kerja formal yang besar. Salah satu contohnya adalah sektor industri manufaktur yang kontribusinya terhadap perekonomian terus menurun.

"Pada awal tahun 2000-an, kontribusi industri manufaktur terhadap perekonomian berada di kisaran 27%-30%. Saat ini proporsinya stagnan di kisaran 18%-20%. Akibatnya, kemampuan sektor ini dalam menyerap tenaga kerja juga semakin berkurang," ujar Huda kepada Kontan, Rabu (17/6/2026).

Ia menjelaskan, pada masa lalu setiap 1% pertumbuhan ekonomi dapat menyerap sekitar 400.000 tenaga kerja dengan dominasi pekerjaan formal. Namun saat ini, setiap 1% pertumbuhan ekonomi hanya mampu menciptakan sekitar 110.000 lapangan kerja dan sebagian besar berada di sektor informal.

Huda menilai tren tersebut semakin terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, sejumlah program pemerintah memang mampu menyerap tenaga kerja, tetapi mayoritas berada di sektor informal.

"Program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menyerap tenaga kerja, tetapi sebagian besar berada di sektor informal. Bahkan di sejumlah daerah, upah yang diterima pekerja belum sesuai standar upah minimum," katanya.

Baca Juga: Pemerintah Tegaskan MBG Tak Bisa dihentikan, Ini Alasannya

Kondisi tersebut, lanjut Huda, berimplikasi pada rendahnya akses pekerja terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan dan berujung pada kualitas kesejahteraan tenaga kerja yang belum membaik.

Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky juga menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini belum dapat dikategorikan sebagai pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif.

Menurut Riefky, pertumbuhan ekonomi masih banyak didorong oleh faktor-faktor musiman, sementara peran sektor swasta dan investasi justru cenderung melemah.

"Pertumbuhan ekonomi tidak berkualitas karena lebih banyak ditopang faktor musiman. Sementara sektor swasta dan investasi masih lemah karena dominasi negara atau state dominance yang sangat besar di berbagai sektor perekonomian," ujarnya kepada Kontan.

Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas seharusnya didorong oleh perbaikan fundamental ekonomi, peningkatan produktivitas, serta penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Namun kondisi tersebut belum sepenuhnya terlihat di Indonesia.

Baca Juga: Pemerintah Bakal Ubah Skema Insentif Dapur MBG Rp 6 Juta Per Hari, Begini Skemanya

Riefky menilai terdapat sejumlah faktor yang menghambat peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, mulai dari inkonsistensi kebijakan, kurangnya transparansi, dominasi negara dalam aktivitas ekonomi, hingga masih maraknya praktik perburuan rente.

Karena itu, ia menekankan pentingnya upaya pemerintah untuk memperkuat kredibilitas dan konsistensi kebijakan guna meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan investor.

"Yang perlu dilakukan adalah memperbaiki kredibilitas pemerintah dan kredensial kebijakan di berbagai sektor. Dengan begitu investasi swasta bisa kembali tumbuh dan menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas," kata Riefky.

Para ekonom menilai tanpa perbaikan kualitas pertumbuhan, capaian ekonomi yang tetap berada di level 5% berpotensi tidak cukup untuk menjawab persoalan mendasar masyarakat, terutama terkait kesempatan kerja formal dan peningkatan kesejahteraan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News