KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di tengah peningkatan harga bahan bakar minyak (BBM), pemerintah sudah menyediakan tambahan bantuan sosial sebesar Rp 24,17 triliun. Harapannya, ini bisa menjaga daya beli masyarakat di tengah peningkatan harga.

Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky menilai, nominal tambahan yang dikucurkan oleh pemerintah tersebut cukup untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat miskin di desil 1.

Asal tahu saja, desil 1 merupakan rumah tangga dalam kelompok 10% terendah atau rumah tangga sangat miskin.

“Ini cukup untuk menjaga daya beli. Dengan asumsi, seiring peningkatan perbaikan ekonomi, ada peningkatan penerimaan masyarakat juga yang lebih besar dari ekspektasi inflasi yang terjadi,” tutur Riefky kepada Kontan.co.id, Minggu (4/9).

Baca Juga: Dampak Kenaikan Harga BBM, Inflasi September-Oktober Diproyeksi Melejit

Meski begitu, Riefky memandang pemerintah masih memiliki ruang untuk menambah bantuan sosial bila nantinya diperlukan. Pasalnya, dengan keputusan menaikkan harga BBM, akan ada penghematan anggaran.

Namun, ia menyarankan pemerintah tidak perlu mengucurkan semua anggaran tersebut ke bantuan sosial dalam waktu dekat. Ia mengibaratkan, pemerintah bisa menyimpan anggaran tersebut untuk dana cadangan apabila terjadi krisis yang tiba-tiba lagi.

“Jadi, kalau ada future shock baik di sisa tahun 2022 maupun 2023, pemerintah masih ada ruang untuk menambah bantuan sosial, terutama dari penghematan subsidi BBM tersebut,” tandas Riefy.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Anna Suci Perwitasari